batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan UKM terus berupaya memperkuat peran koperasi di tengah masyarakat. Setelah sebelumnya menggelar pertemuan dengan pengurus Koperasi Merah Putih Kota Batam, kini langkah berikutnya adalah memberikan pembekalan kepada ratusan pengurus koperasi yang tersebar di 64 kelurahan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, Salim, menyampaikan pihaknya baru saja mengadakan pertemuan yang mempertemukan pengurus koperasi dengan sejumlah perusahaan potensial. Pertemuan ini menjadi ajang penjajakan kerja sama, terutama bagi koperasi yang bergerak di sektor gas, pangkalan LPG, maupun sembako.
“Sosialisasi tetap berjalan. Kemarin kita pertemukan koperasi dengan pihak perusahaan yang bergerak di bidang gas, pangkalan, dan sembako. Tujuannya agar koperasi bisa langsung menjalin mitra kerja dengan pelaku usaha,” jelas Salim, Selasa (26/8).
Sebagai kelanjutan, Dinas Koperasi akan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi sekitar 460 pengurus koperasi. Kegiatan ini direncanakan mulai digelar pada awal September 2025.
Menurut Salim, kegiatan bimtek akan digelar tiga kali pertemuan untuk koperasi di wilayah mainland. Sementara untuk hinterland, tim Dinas Koperasi akan melakukan sistem jemput bola dengan turun langsung ke kelurahan-kelurahan.
“Pendekatannya berbeda. Kalau di mainland bisa terpusat tiga kali pertemuan, sementara untuk hinterland, kami langsung turun agar tidak menyulitkan pengurus koperasi yang lokasinya jauh dari pusat kota,” katanya.
Dalam pembekalan tersebut, pengurus akan mendapat materi tentang tata kelola koperasi modern, penyusunan rencana usaha, hingga praktik pembuatan proposal yang dapat diajukan ke bank untuk memperoleh akses modal.
Untuk menjaga kualitas materi, Dinas Koperasi akan menghadirkan narasumber dari pusat. Mereka merupakan konsultan yang ditunjuk langsung Kementerian Koperasi dan UKM serta telah berpengalaman melatih koperasi di berbagai daerah di Indonesia.
“Selain teori, mereka juga akan memberikan pendampingan praktik. Jadi pengurus koperasi akan tahu bagaimana menyusun proposal usaha, melengkapi persyaratan, hingga strategi agar proposalnya bisa diterima oleh perbankan,” jelas Salim.
Bagi pengurus yang sudah mengikuti pelatihan, pemerintah akan memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan kompetensi. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi modal penting bagi pengurus koperasi ketika mengajukan kerja sama maupun akses pembiayaan.
Salim menambahkan, meski program pembekalan baru akan dimulai, sudah ada koperasi yang mulai menunjukkan progres nyata. Salah satunya koperasi di Kelurahan Pulau Buluh yang tengah menyiapkan diri menjadi pangkalan LPG.
“Koperasi di Pulau Buluh sedang penjajakan untuk jadi pangkalan LPG. Mereka sudah mendapat dukungan dari pihak ketiga yang selama ini bergerak di bidang gas. Ini contoh konkret bagaimana koperasi bisa membuka peluang usaha baru,” katanya.
Dinas Koperasi dan UKM Batam optimistis, melalui pembekalan ini, koperasi di tingkat kelurahan tidak hanya sekadar terbentuk secara administrasi, tetapi juga benar-benar aktif bergerak di bidang usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah kemandirian koperasi. Kita ingin koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja, dan mampu menjawab kebutuhan warga di kelurahan masing-masing,” tutup Salim. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra