Sabtu, 5 Oktober 2024

Mahasiswa Batam Demo Tolak Penundaan Pemilu 2024

Berita Terkait

spot_img
Demo Mahasiswa 2 F Cecep Mulyana scaled e1649692984276
Aliansi Mahasasiswa Kota Batam melakukan aksi demo di jalan Engku Putri depan Kantor DPRD Batam, Senin (11/, Ada beberapa tuntutan yang di suarakan diantaranya menolak masa jabatan presiden 3 priode, kenaikan kebutuhan pokok, dan kenaikan harga BBM. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Puluhan mahasiswa di Kota Batam menggelar aksi demonstrasi untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden di depan Kantor DPRD Batam, Senin (11/4).

Pantauan Batam Pos di lokasi, aksi mereka tidak sampai di halaman Kantor DPRD Kota Batam. Mereka hanya berorasi di depan pintu masuk Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Aksi saling dorong sempat terjadi saat para mahasiswa memaksa untuk masuk ke halaman Kantor DPRD Kota Batam dan bertemu Anggota DPRD Batam. Mereka juga sempat terlibat adu mulut.

Aksi saling dorong itu dapat langsung dikendalikan. Setelah itu para mahasiswa kembali melanjutkan aksi dan berorasi.

Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Kota Batam Andre Saputra, mengatakan, dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan dari mereka.

Pertama, mereka mendesak kepada Presiden, DPR RI hingga DPRD Kota Batam untuk menyatakan sikap dengan tegas menolak penundaan pemilu 2024.

“Sehingga kami menolak amandemen UUD 1945 yang ke-5,” tegasnya.

Ia mengungkapkan meski Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu 2024, mereka akan tetap melakukan aksi selanjutnya. Sebab, ada sejumlah tuntutan dari mereka.

“Masih ada poin tuntutan dari kami yang lainnya,” katanya.

Untuk tuntutan lainnya, mereka meminta kepada pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Terutama untuk harga minyak goreng yang saat ini sudah naik dan sulit didapatkan.

Termasuk mereka juga menolak kenaikan harga BBM. Sebab, dengan kondisi ditengah pandemi yang berdampak pada perekonomian masyarakat, kenaikan harga BBM tidak tepat untuk dilakukan.

Begitu juga dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Mereka mendesak ke pemerintah pusat untuk kembali mengkaji ulang UU IKN.

“Pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang urgent saat ini. Apalagi saat ini hutang kita sudah sampai 7 ribu triliun. Tertinggi dibandingkan presiden periode sebelumnya,” tegasnya.

Dalam aksi itu, mereka juga menyatakan sikap kekecewaan terhadap DPRD Kota Batam. Sebab, dalam aksi itu tidak ada satu orang pun Anggota DPRD Kota Batam yang menemui mereka.

Meskipun Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin berusaha menemui mereka, namun para mahasiswa menolak. Karena aksi demonstrasi mereka sudah selesai.

“Maka dengan ini saya nyatakan, kami aliansi mahasiswa Kota Batam, akan turun lagi ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tutupnya. (*)

 

Reporter : Eggi Idriansyah

spot_img

Update