batampos – Sejumlah mahasiswa di Batam melakukan dialog terbuka dengan unsur Forkopimda tingkat kota dan provinsi, Senin (1/9). Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Batam itu menjadi wadah penyampaian aspirasi, mulai dari kritik terhadap aparat keamanan hingga seruan agar pejabat daerah tidak mempertontonkan kemewahan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Dalam forum tersebut, mahasiswa mau aparat bertindak humanis dalam menghadapi aksi massa. Mereka juga menyoroti gaya hidup sebagian pejabat daerah yang dianggap kontras dengan realitas sosial-ekonomi warga.
Perwakilan mahasiswa, Mulyadi, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bagian dari amanat undang-undang. Namun dia menyayangkan adanya intervensi aparat sejak tahap pemberitahuan aksi.
“Saya mengirimkan surat ke Polres, tapi malah diintervensi, bahkan sampai ke rumah saya. Tindakan represif tidak perlu. Kami hanya menyampaikan aspirasi,” katanya.
Baca Juga: BEM SI Soroti Tindakan Represif Aparat, Begini Respon Kapolda Kepri
Ia mengingatkan posisi strategis Batam sebagai wajah Indonesia di mata dunia. Batam adalah miniatur Indonesia, gerbang investasi. Mahasiswa akan terus memberikan masukan, terlepas itu isu nasional atau daerah.
Mahasiswa lainnya, Andre Saputra, menyampaikan kritik langsung kepada jajaran kepolisian. Ia meminta agar Polri menjaga sikap persuasif dalam menghadapi massa.
“Represifitas aparat sangat masif di luar sana. Saya minta Pak Kapolda mengarahkan anggotanya menerapkan tindakan persuasif. Jangan sampai memancing emosi massa,” katanya.
Andre juga menitipkan pesan kepada legislatif. “Pimpinan DPRD kami minta menyampaikan kepada seluruh anggotanya untuk tetap menjaga sikap, perilaku, maupun ucapan,” tambahnya.
Merespons hal itu, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyambut positif jalannya dialog. Ia menilai aksi mahasiswa kali ini menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Atas nama Pemko Batam dan BP Batam, saya sungguh sangat berterima kasih atas aksi mahasiswa yang menunjukkan kematangan dan kecerdasannya sehingga tercipta dialog yang konstruktif,” kata dia.
Baca Juga: Kawasan Pertokoan Nagoya Sepi, Mall Tetap Normal
Kehadiran jajaran Forkopimda baik dari Batam maupun Provinsi Kepri menjadi bukti bahwa aspirasi mahasiswa dihargai. Forum semacam ini dapat menjadi model baru penyampaian pendapat.
“Ini bisa dijadikan role model, bahwa setiap aksi dapat kita terima bersama-sama dan mendistribusikannya lebih dalam,” katanya.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan mahasiswa memang beririsan dengan kebijakan pusat. Karena itu, ia berkomitmen meneruskan tuntutan yang relevan ke pemerintah di Jakarta.
Di tingkat lokal, salah satu isu yang menjadi sorotan mahasiswa adalah maraknya kecelakaan lalu lintas di Batam. Menanggapi hal itu, Amsakar berjanji akan memperkuat koordinasi dengan jajarannya untuk mencari solusi yang lebih konkret.
Terkait gaya hidup pejabat, Amsakar mengaku telah menegur OPD agar tidak lagi menampilkan kesan eksklusif. “Jabatan ini tidak ada apa-apanya. Yang hebat itu bagaimana melaksanakan amanah jabatan, bukan soal tampilannya. Saya sudah minta camat-camat untuk membaur dengan masyarakat, bahkan bila perlu kita buat gotong royong bergilir di setiap kecamatan,” terangnya.
Dia juga menyinggung soal insiden pengusiran mahasiswa saat kegiatan forum di BP Batam beberapa waktu lalu. Ia mengaku langsung menghubungi jajaran terkait agar tidak bertindak represif.
“Hari itu juga saya telepon Pak Kurniawan. Saya minta jangan diapa-apakan adik-adik mahasiswa kita. Bicara saja secara baik-baik,” ujar dia.
Katanya, Pemko dan BP Batam pada dasarnya terbuka terhadap kritik maupun masukan. Dialog seperti yang berlangsung di DPRD Batam ini menjadi bukti di mana aspirasi masyarakat, khususnya kalangan muda, mendapat tempat yang layak.
“Ini momentum penting. Mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah, bukan lawan. Kami akan tindak lanjuti setiap aspirasi sesuai kewenangan kami,” kata Amsakar. (*)
Reporter: Arjuna