batampos – Isu keterbukaan informasi publik dan kebebasan berpendapat menjadi sorotan mahasiswa dalam dialog bersama Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin di Universitas Internasional Batam (UIB), Kamis (9/10/2025). Dalam kegiatan bertajuk “Bincang Kapolda Bersama Mahasiswa se-Kota Batam”, Asep menegaskan Polri tidak anti kritik dan terus membangun kepercayaan publik melalui komunikasi terbuka.
Seorang mahasiswi Fakultas Hukum, Rizkiani, menjadi pusat perhatian ketika mengangkat tangan dan melontarkan pertanyaan kritis kepada Kapolda. Ia menyoroti keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang digital yang kerap dibayangi rasa takut.
“Dalam paparan Bapak tadi disebutkan demokrasi bisa lewat TikTok. Tapi banyak orang justru takut berbicara, takut salah ngomong dan dituding sebagai pemicu provokasi. Bagaimana dengan itu, Pak?” tanya Rizkiani, disambut tepuk tangan peserta.
Baca Juga: Polisi Tunggu Hasil Kajian 78 Kontainer Limbah dari Amerika Serikat
Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin mengapresiasi keberanian mahasiswi tersebut. “Itu pertanyaan bagus. Justru itu yang sedang kami bangun, agar komunikasi tidak tersumbat,” ujarnya.
Asep menjelaskan, Polri berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas publik melalui program trust building atau pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Kami ingin masyarakat percaya, dan kepercayaan itu dibangun lewat keterbukaan,” katanya.
Ia juga menegaskan, setiap penyimpangan anggota akan diproses sesuai aturan. Kinerja Polda Kepri dan jajarannya, lanjut Asep, rutin diaudit oleh Inspektorat Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Ombudsman RI.
“Setiap triwulan kami diaudit, mulai dari operasional sampai anggaran. Bahkan 12 kali berturut-turut Polri mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” ujarnya.
Selain pengawasan internal, Ombudsman RI juga secara rutin memantau pelayanan publik di Polda Kepri. Ombudsman datang hampir tiap bulan, mengecek aduan masyarakat.
“Bahkan memanggil penyidik untuk klarifikasi langsung. Kami terbuka terhadap kritik,” tambahnya.
Baca Juga: 4.058 Tenaga Kerja Asing Bekerja di Batam, Mayoritas dari Tiongkok dan India
Dalam sesi tanya jawab, Asep turut menyinggung peristiwa Rempang yang sempat menimbulkan tudingan pelanggaran HAM oleh aparat. “Komnas HAM datang langsung memeriksa lapangan dan berdialog dengan kami. Hasil pengecekan menunjukkan selongsong gas air mata justru dilempar ke atas, bukan hasil tembakan langsung,” jelasnya.
Ia menegaskan Polri tidak menolak evaluasi dari publik. Ia mempersilakan siapa saja menyampaikan kritik asal sesuai data.
“Kami tidak anti kritik. Kalau ada kesalahan, kami evaluasi. Tapi jangan sampai opini tanpa fakta membentuk persepsi yang salah,” kata Asep.
Dialog yang berlangsung hampir dua jam itu diikuti puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Batam. Sejumlah pertanyaan juga menyinggung sulitnya mahasiswa membangun komunikasi dengan pejabat pemerintah daerah.
“Selama ini sulit sekali kami berdialog dengan pejabat. Tak ada cara lain selain aksi di jalan, itulah surat sakti kami,” ujar Anan, salah seorang mahasiswa.
Anan berharap Kapolda Kepri dapat menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah. “Demonstrasi yang kami arahkan ke wali kota atau DPRD sering kali terbentur aparat di lapangan. Kami mohon ini bisa disampaikan, Pak,” ucapnya.
Menutup dialog, Irjen Asep kembali menegaskan Polri siap membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. “Silakan sampaikan pendapat, tapi lewat cara yang konstruktif. Kami terbuka dan siap berdialog,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta. (*)
Reporter: Yashinta