batampos – Kualitas dan kuantitas perpustakaan daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sangat amburadul, minim sekali. Tak hanya soal koleksi buku atau literasi, dan ruang baca yang sangat terbatas dan minim sekali. Tenaga pustakawan yang ada di perpustakaan daerah juga sangat sedikit sekali.
Hal tersebut lantaran anggaran dari APBD Kepri sangat minim sekali untuk membiayai kegiatan sejumlah diklat perpustakaan.
“APBD Provinsi Kepri sendiri tak memprioritaskan untuk pengembangan kualitas dan kuantitas terhadap keberadaan perpustakaan daerah. Kondisi tersebut, menyebabkan rendahnya literasi bagi warga, khususnya anak-anak usia sekolah di daerah pulau-pulau atau hinterland di Kepri,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kepri Sirajudin Nur, saat meninjau Perpustakaan Muhammad Sani Batam, Minggu (1/10).
Apalagi di Kepri ini belum ada perpustakaan daerah yang mengadopsi teknologi digital, serta keterbatasan jumlah perpustakaan di kabupaten/kota dan desa/kelurahan yang ada di Kepri, makin menjauhkan tingkat minat baca dan minimnya literasi untuk masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Sirajudin Nur saat meninjau kondisi Perpustakaan Muhammad Sani di Batam, Minggu (1/10/2023).
Atas kondisi perpustakaan daerah yang memprihatinkan itulah, politisi PKB yang sudah menjabat dua periode berturut-turut di DPRD Kepri ini, mendesak agar pemda segera membuat terobosan dengan cara misalnya dengan menggandeng pihak swasta dalam penyelenggaraan kepustakaan daerah, baik untuk pengembangan kualitas, maupun untuk menambah jumlah perpustakaan di kabupaten/kota.
Pihak swasta sendiri, ditegaskan Sirajudin Nur, dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan daerah di Kepri ini dengan cara misalnya melalui dana CSR-nya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian swasta untuk meningkatkan literasi di Kepri ini, demi mencerdaskan masyarakat.
“Kita tidak bisa harapkan pemda akan memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan perpustakaan yang berkualitas, termasuk membangun perpustakaan di pulau-pulau yang ada di Kepri. Salah satu solusinya, pemerintah harus mengajak pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu masyarakat kita agar pintar, cerdas dan berilmu pengetahuan melalui penyediaan fasilitas perpustakaan di daerah,” tegas pria kelahiran 11 Juni 1973 ini mengakhiri. (*)