Kasus perundungan di lingkungan sekolah di Batam, masih terjadi. Meskipun Dinas Pendidikan mengaku sudah menggalakan dan membuat sistem antiperundungan di semua sekolah.
Reporter: FISKA JUANDA
Si, 17, siswa yang dulunya bersekolah di SMK Harmoni Bengkong, terpaksa pindah sekolah, akibat mendapat perundungan atau bully sejak duduk di kelas X. Pengakuan dari orangtuanya, Indra Juniarti, anaknya sudah dirundung atau dirusak sejak awal masuk ke SMK tersebut.
Awal perlakuan itu tidak diketahui Indra. Hingga puncaknya saat wali kelas Si tidak bekerja lagi di sekolah tersebut.
Sejak saat itu, teman-temannya makin meningkatkan perundungannya. Si, dituduh penyebab wali kelasnya keluar dari SMK itu.
“Padahal anak saya tidak tahu apa-apa,” kata Indra kepada Batam Pos, Sabtu (8/1).
Baca Juga:Â Malaysia dan Batam Pamerkan Produk & Destinasi yang Bakal Jadi Magnet Wisatawan
Indra menceritakan kronologis perundungan yang dialami anaknya yang bermula saat meminta izin ke wali kelasnya, Gu, pada September 2022. Izin tidak masuk ini disebabkan Indra sekeluarga akan ke luar kota.
“Ada acara keluarga,” ucap Indra.
Saat itu, wali kelasnya, memberikan izin. Namun, di absensi anaknya disebutkan alpa.
Beberapa hari usai kejadian, Gu tidak lagi bekerja di SMK tersebut. Sejak saat itu, kata Indra, teman-teman sekelas anaknya mulai merisak (merundung, red).
“Anak saya dibilang pembawa masalah. Anak saya dibilang biang kerok yang membuat wali kelasnya keluar dari sekolah itu. Meskipun, anak saya (dan saya) tidak tahu menahu perihal keluarnya wali kelasnya itu,” ungkap Indra.
Perundungan semakin hari semakin meningkat. Si sering termenung dan murung. Hal ini membuat tanda tanya bagi Indra dan istrinya.
Hingga akhirnya, Si menceritakan semua perbuatan teman-temannya. “Kata anak saya, tidak hanya temannya saja. Bahkan gurunya ikut membully (merisak) anak saya,” katanya.
Baca Juga:Â Terdampak Pelebaran Jalan, Pembangunan JPO Ditunda Tahun Depan
Atas kejadian itu, Indra mencoba berkomunikasi dengan pihak sekolah. Namun, ia tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan.
“Padahal saat itu, saya ingin kepastian agar anak saya tidak lagi di-bully.”
Namun, Indra mengaku tidak mendapatkan kepastian itu dari pihak sekolah. Sehingga, ia melaporkan kasus ini ke SPKT Polresta Barelang.
“Saya diarahkan ke KPPAD Batam. Saya ikuti dan mendatangi KPPAD Batam. Tapi, tidak juga mendapatkan hasil yang memuaskan,” tuturnya.
Bahkan, Indra mengaku sudah melaporkan ini ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam. “Tak ada tanggapan juga,” tuturnya.
Hingga akhirnya, Indra memutuskan memindahkan anaknya. “Beberapa hari lalu saya pindahkan (sekolah). Anak saya juga harus mendapatkan perawatan psikiater,” tuturnya.
Atas kejadian ini, Kepala sekolah SMK Harmoni, Mahyuni Mangunsong, mengaku permasalahan itu sudah selesai. “Kemarin (8/1), sudah ketemu sama orangtuanya. Nanti saya salah ngomong lagi. Kemarin kan sudah, namanya sekolah. Sama-sama orangtua nggak ada apa-apa,” katanya.
Baca Juga:Â BPOM dan Dinkes Awasi Ciki Ngebul dan Kue Imlek di Batam
Mahyuni mengaku tidak bisa bicara banyak terkait kasus ini. Namun, ia meminta kebesaran hati dari orangtua korban perundungan.
“Kalaupun salah guru, ya sudah lah, saling memaafkan saja,” ujar Mahyuni.
Ketua Yayasan SMK Harmoni, Darmoyo, membantah ada perundungan di lingkungan sekolahnya. Namun, ia mengaku tidak ada persoalan lagi. Ia menegaskan bahwa semua permasalahan sudah selesai.
“Dia (Si) kan sudah pindah, tidak ada masalah. Sudah selesai itu,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung. Ia mengaku sudah menanyakan permasalahan ini ke pihak UPT Disdik Kepri di Batam.
“Sudah selesai permasalahan ini, tidak ada lagi kata kepala sana (Cabang Disdik Kepri Kota Batam),” tuturnya.
Ia mengatakan, terkait perundungan tidak hanya jadi problem sekolah. Tapi, semua pihak yang terlibat di sana. “Saya rasa beban ini tidak hanya ke sekolah saja,” katanya.
Pemberantasan perundungan di sekolah, kata Andi, sudah dilaksanakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sejak lama. Berbagai program dan sistem dibangun agar dapat meminimalisir perundungan di sekolah. Namun, ia kurang mengetahui, apakah sekolah tersebut melaksanakan anjuran dan imbauan itu.
Baca Juga:Â Dokumen Lahan Landing Point Jembatan Babin Sudah Diserahkan ke Gubernur
Andi mengaku sudah meminta ada tim atau gugus tugas kecil di setiap sekolah, agar dapat menangani permasalahan perundungan. Tim ini diharapkan dapat meminimalisir terjadi perundungan.
“Sosialisasi sudah, sistem sudah, semuanya kami lakukan. Tapi sekali lagi, problem ini tidak bisa dibebankan ke sekolah atau Disdik semata. Tapi semua pihak harus terlibat,” ia menegaskan.
Andi berharap kasus perundungan dapat menurun dengan adanya tim kecil setiap sekolah. Sehingga anak-anak bisa bersekolah dan belajar dengan nyaman.
Kepala KPPAD Kota Batam, Abdillah, membenarkan kasus perundungan di SMK Harmoni bahwa laporannya diterima pihaknya. “Namun, sudah kami limpahkan ke dinas pendidikan. Sebab, apapun temuan kami serahkan ke dinas pendidikan, agar ditindaklanjuti,” tuturnya.
Problem perundungan, kata Abdillah, cukup banyak terjadi di Batam. Laporan cukup banyak, namun Abdillah mengaku tidak semuanya diterima.
“Tidak hanya perundungan, tapi kasus berhubungan dengan anak lainnya. Tapi, problemnya kami ini, bekerja tanpa digaji dan itu sudah sejak 2019,” ungkapnya.
Beberapa laporan yang masuk ke KPPAD, kata Abdillah, dipilah-pilah yang mana sangat urgen. “Sebenarnya, semua kasus perundungan anak, atau apapun berhubungan dengan anak adalah urgen. Tapi, problemnya kami menangani kasus ini dengan biaya sendiri, uang saku pribadi,” tutur Abdillah.
Baca Juga:Â Pengemis Berkedok Sumbangan ke Pesantren Dibawa ke Polresta Barelang
Hal inilah yang menyebabkan KPPAD memilah-milah kasus yang ditangani. “Benar-benar penting dan gawat banget, barulah kami tangani serta turun,” ucapnya.
Wakil Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam, Jogie Suaduon, mengatakan, perundungan sudah menjadi salah satu fokus sekolah-sekolah swasta.
“Namun, pelaksanaannya tergantung sekolah masing-masing,” ujarnya.
Ia mencontohkan di Sekolah Hang Tuah, ada beberapa guru yang bertanggung jawab atas persoalan perundungan. Selain itu, siswa-siswa diajarkan untuk terbuka.
Sehingga dengan terbukanya para siswa, mereka dapat menceritakan setiap problem yang dihadapi. “Semakin siswa terbuka, masalah perundungan ini dapat diatasi. Di Hang Tuah kami menerapkan itu,” katanya.
Sistem penanganannya, kata Jogie, sudah dibentuk di Hang Tuah. “Saya termasuk konsen menangani permasalahan perundungan ini,” ujarnya.
Terkait pemberantasan masalah perundungan, Jogie mengaku sejauh ini hanya kebijakan di sekolah saja. “Saya sangat konsen untuk tidak membiarkan perundungan di sekolah. Di Hang Tuah kami sebarkan flyer dan pamflet,” tuturnya.
Terkait dengan perundungan, Psikolog Mahmud Syaltut mengatakan bahwa perundungan dilakukan secara sistematis. Perbuatan itu, kata Syaltut, sesuatu yang disengaja.
“Perundung ingin menjatuhkan harga diri korbannya,” katanya.
Baca Juga:Â Masyarakat Minta Perbaikan Jalan Tiban Indah
Perundung, lanjutnya, selalu menyerang jati diri anak secara terus menerus. Korban juga dikucilkan dari pergaulan. Hal ini memberikan dampak luar biasa terhadap psikis anak.
“Perundungan menyerang harga diri dan konsep diri anak. Lukanya jadi susah sembuh dan menimbulkan traumatis mendalam,” tutur Syaltut.
Perundungan juga meruntuhkan konsep pertahanan kepribadian anak. Dampak perundungan juga berbeda, untuk anak yang ekstrovet dan introvet. “Kasus perundungan membuat anak memiliki trauma. Nantinya anak akan cenderung menghindari teman-temannya,” jelasnya.
Korban perundungan, kata Syaltut, rata-rata akan murung dan menutup diri padahal biasanya ceria. “Orangtua harus segera mengatasi masalah anak,” anjurnya.
Psikolog memang dapat meringankan beban psikis anak. Namun, yang menjadi penguat anak adalah orang-orang terdekat.
“Ayah, ibu, kakaknya atau teman-temannya menguatkan anak ini, agar berpikiran positif. Sehingga anak ini bisa bangkit lagi dan menguatkan dirinya,” pungkas Syaltut. (***)
