batampos – Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam tidak menghasilkan satu angka rekomendasi. Ada tiga angka rekomendasi UMK Kota Batam 2023.
Keputusan penentuan UMK, dikembalikan ke tangan Walikota Batam, Muhammad Rudi. Saat ini, para buruh menunggu keberanian Walikota Batam untuk bisa mengirimkan satu angka UMK ke Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
“Kami meminta walikota memperhatikan kesejahteraan buruh, agar bisa hidup dengan layak,” kata Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam, Yaped Ramon, Rabu (30/11).
Baca Juga: Penghitungan UMK Batam Usai, Ini 3 Angka yang Diusulkan
Ia mengatakan hal yang perlu diperhatikan oleh Walikota Batam, Muhammad Rudi dalam memutuskan UMK Batam yakni Kebutuhan Hidup Layak. Ramon mengatakan koalisi buruh telah menyurvei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bagi pekerja lajang di Batam.
Survei ini berdasarkan Permenaker Nomor 18 tahun 2020, ada 64 item KHL. “Kami hitung-hitung KHL Batam itu sebesar Rp 5.076.139, lalu ditambah selisih upah 2021. UMK Batam harusnya Rp 5,3 juta,” tuturnya.
Ramon mengatakan walikota bisa juga melakukan perhitungan dengan Permenaker 18 tahun 2022. “Tapi jangan 6 atau 7 persen, 10 persen, mengingat data inflasi Years on Years dari Januari hingga Desember 2022,” tuturnya.
Baca Juga: Mencuri Motor di Nagoya Foodcourt, 2 Pengemudi Ojol Dibekuk Polisi
Ia berharap penentuan upah tahun ini, benar-benar dari hati nurani Walikota Batam untuk menyejahterakan para buruh. “Kami berharap, kaum buruh diperhatikan saat penentuan upah ini bukan saat pemilu saja,” tuturnya.
Perwakilan FSPMI di Dewan Pengupahan Kota Batam, Asrul Rosaldi bertekad bersama seluruh buruh di Batam, akan mengawal UMK Kota Batam 2023 hingga tuntas.
“Mulai dari walikota, lalu ujung ke gubernur. Kami akan kawal,” ucapnya. (*)
Reporter : FISKA JUANDA
