batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam akan menggunakan jasa pihak swasta untuk mengelola pendapatan parkir di Kota Batam mulai tahun 2023 mendatang.
Kepala Dishub Kota Batam, Salim, mengatakan setelah melakukan studi tiru ke daerah Medan, pihaknya berencana menggunakan jasa pihak ketiga dalam mengoptimalisasi capaian parkir di Batam.
“Mereka (Medan, red) sudah terapkan hal ini. Maksud saya jasa pihak swasta, sehingga nanti Pemerintah Kota Batam terima bersih saja lagi,” ujarnya, Minggu (11/12).
Baca Juga: DPRD Minta BP Batam Evaluasi Kinerja PT Moya
Ia menjelaskan ada tiga unsur yang akan dijadikan bahan penghitungan potensi bersih parkir yang akan diterima Pemko Batam.
Data penentuan target parkir di tahun 2023, yaitu, pertama hasil survei 2017 lalu. Kalau tidak salah potensi parkir tepi jalan itu mencapai Rp 30 miliar.
Kedua hasil penarikan atau setoran yang berhasil dikumpulkan setiap tahun. Berdasarkan data Dishub hanya mampu mengumpulkan parkir Rp 5-10 miliar pertahun. Tentu angka ini jauh target setiap tahun yang diberikan Pemko Batam terhadap Dishub.
“Kalau bicara target Dishub diberikan tugas untuk mencapai target parkir itu sampai Rp 30-40 miliar per tahun. Tentunya penetapan angka tersebut berdasarkan hasil potensi yang sudah dihitung sebelumnya,” ujarnya.
Baca Juga: Dua Sopir Rental Mobil di Batam Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta
Ketiga adalah survei terbaru yang dilakukan tahun ini. Ketiga unsur ini akan menjadi bahan untuk penetapan target di tahun 2023 mendatang. “Data ini akan dipadukan. Dan kita akan tentukan harga perkiraan sendiri (HPS)-nya berapa, dan itu yang akan kami lelang nantinya,” jelasnya.
Salim mengungkapkan penarikan parkir tahun depan akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Artinya Pemko Batam melalui Dishub Batam melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang menang lelang nanti.
“Tentu ada ketentuan yang harus dipatuhi nantinya dalam kerja sama ini. Tujuan adanya pihak ketiga ini untuk mengoptimalisasi potensi parkir yang ada. Karena melihat kinerja selama ini Dishub sulit capai target. Jadi kami coba ke pihak swasta tahun depan,” terangnya.
Proses lelang pemungut parkir ini sama halnya dengan lelang barang dan jasa lainnya. Misalnya survei yang sudah dilakukan.
Baca Juga: Jumlah Penumpang di Hang Nadim Capai 10 Ribu Orang per Hari
“Dari unsur survei, hasil capaian, dan lainnya didapatkan rata-rata retribusi parkir yang bisa didapatkan Pemko Batam. Maksud saya parkir bersih lah, kalau kemarin kita survei Rp 30 miliar, belum lagi jasa jukir. Jadi sekarang ini lagi kami coba lah untuk tahun depan. Semoga bisa meningkat dan maksimal dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Dalam proses kerja sama, pihaknya juga meminta pihak pemenang lelang nanti, untuk memberikan jaminan kepada Dishub Batam. Tujuannya agar ada rasa aman di antara keduanya.
“Tentu kami perlu jaminan juga. Detailnya akan tertulis dalam kontrak nanti, jika hal ini terealisasi tahun depan,” ucapnya.
Salim menambahkan proses survei dan penghitungan HPS masih terus berlangsung. Survei diperkirakan selesai pertengahan Desember ini. “Setelah itu baru didapat nanti berapa yang harus dilelang kan,” ujarnya.
Baca Juga: Klub Sepeda CSB Siap Meramaikan Bike for Humanity
Lanjutnya, setelah proses selesai, nanti akan diketahui berapa nilai parkir bersih yang akan diperoleh Pemko Batam selama setahun.
“Tentu hasil ini setelah dikurang biaya operasional mereka (calon pemenang tender, red) nantinya,” tambah mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Batam ini.
Sementara itu, berdasarkan data pendapatan pajak dan retribusi daerah Kota Batam. Tahun ini Dishub Batam ditarget Rp 30 miliar. Target ini mengalami penurunan saat pembahasan di APBD-P menjadi Rp 15 miliar. Sedangkan untuk realisasi parkir hingga kini baru mencapai nilai Rp 4 miliar atau 26 persen. (*)
Reporter : YULITAVIA
