batampos – Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan I 2023 tumbuh sebesar 6,51 persen (yoy). Pertumbuhan ini lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I 2022 lalu.
Pertumbuhan ekonomi di Kepri juga lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat sebesar 5,03 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kepri secara year on year mendapat peringkat pertama diantara provinsi lainnya di Sumatera.
KepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepri (Kakanwil DJPb Kepri), Indra Soeparjanto mengatakan capaian pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepri di triwulan I tahun 2023 tentunya menjadi semangat dan motivasi untuk meraih pertumbuhan yang lebih baik kedepannya.
Baca Juga: 1.410 E-Tilang Diterbitkan, Pelanggar Terbanyak Pengendara Mobil
Ia mengatakan Provinsi Kepri sebagai bagian dari regional Sumatera berkontribusi sebesar 7,38 persen terhadap PDRB Sumatera, dan mendukung PDB nasional sebesar 1,61 persen.
“APBN sebagai instrumen fiskal, juga berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Selama pandemi, APBN telah bekerja sangat keras dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya, Kamis (27/7).
Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas usaha masyarakat di Provinsi Kepri. Di sisi lain, berkurangnya kasus Covid-19 secara global dan domestik juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepri untuk kembali bangkit meningkatkan perekonomian daerah.
Sementara untuk sumber pendapatan di Kepri berdasarkan data sampai dengan akhir Juni 2023 realisasi pendapatan negara di Kepulauan Riau adalah sebesar Rp5.858,60 miliar atau telah mencapai 51,06 persen dari total target pendapatan yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga: Kepala BP Batam Tinjau Progres Pembangunan Gedung VVIP Bandara Internasional Hang Nadim
Penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar hingga Juni 2023 sebesar Rp4.932,80 miliar atau 53,56 persen dari total pendapatan negara tahun 2023.
“Sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar,” sebutnya.
Ia menambahkan, total realisasi Belanja Negara di Kepulauan Riau sampai akhir Juni 2023 adalah sebesar Rp6.546,83 miliar atau telah mencapai 37,43 persen dari total pagu.
Dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Juni sebesar Rp2.956,10 miliar atau 31,0 persen, realisasi ini tumbuh 34,33% dibanding periode yang sama pada tahun lalu (yoy).
Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Modal dan Belanja Bansos yang cukup signifikan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 92,51 persen dan 49,37 persen.
Realisasi Belanja TKD sebesar Rp3.590,74 miliar tumbuh 2,36 perawn atau Rp82,65 miliar (yoy). Secara nominal, kontribusi terbesar diperoleh dari kenaikan penyaluran DBH sebesar 27,54perswn atau Rp107,44 miliar. Sementara itu penyaluran DAU, DID, dan DAK Non Fisik mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,99.persen; 34,31persen dan 1,10 persen.
Baca Juga: Rencana Pengembangan Pulau Rempang Cate Mengusik Ketenangan Masyarakat Tempatan
Ia juga menyebutkan kinerja penyaluran KUR dan UMi di Kepri hingga 30 Juni 2023 sebesar Rp752,37 miliar, dengan penyaluran KUR sebesar Rp738,84 miliar dan penyaluran UMi sebesar Rp13,53 miliar.
Penyaluran KUR didominasi oleh KUR Skema Kecil yang mencapai Rp379,38 miliar. Bila dilihat per wilayah kabupaten/kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi ada di Kota Batam dengan total Rp372,85 miliar.
Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp32,03 miliar. Dari sektor usaha, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 50,21 persen Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 Provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Perekonomian Kepulauan Riau yang diukur berdasarkan PDRB pada Triwulan ini mencapai Rp80,32 Triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp48,81 Triliun.
Meskipun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan I-2023 masih terjaga sejalan dengan tren perbaikan kondisi perekonomian yang terus berlanjut.
“Pemulihan ekonomi pada tahun 2023 tetap menjadi tujuan dan harapan bersama, melalui kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan di diharapkan APBN sebagai instrumen fiskal dapat terlaksana secara optimal dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kepri,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yashinta