batampos – Pelaku usaha kecil maupun menengah di Kota Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan minimnya perhatian dari pemerintah daerah setempat maupun pemerintah provinsi.
Program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harusnya digalakkan pemerintah dalam kemajuan di lini usaha. Namun, sebagian dari para pelaku UMKM belum mendapatkannya.
Pemberdayaan yang dimaksud berupa bantuan, baik itu pinjaman atau akses permodalan lain. Demikian yang dikeluhkan oleh Suryo, salah seorang pemilik usaha bengkel yang berada di Mega Legenda, Batamcenter.
“Tak ada bantuan. Kita yang punya NIB (Nomor Induk Berusaha), yang UMKM ini, tak pernah dapat bantuan. Sedangkan yang punya NIB saja tak dapat bantuan, apalagi yang tak punya,” kata dia, Rabu (19/6).
Sejak berdirinya bengkel tersebut pada 2011 silam, sampai dengan tahun ini belum ada bantuan dari pemerintah, baik itu Pemerintah Kota (Pemko) Batam, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
“Kalau kita pelaku usaha diberi pinjaman saja sudah cukup membantu, karena basic kita sebagai pengusaha,” katanya.
Mungkin, ada sebagian pelaku usaha yang diperhatikan oleh pemerintah. Namun, tak sedikit pula mereka yang tak dilirik. Suryo pun berharap agar pemangku kebijakan lebih jeli dalam melihat keberlangsungan usaha kerakyatan.
Naldi, pedagang jajanan di areal Welcome to Batam (WTB) juga mengakui tak pernah mendapat akses modal dari pemerintah sejak mulai usaha pada 2022 lalu. Ia juga tak tahu apakah usahanya masuk dalam pendataan dari dinas terkait.
“Enggak ada sama sekali. Kita semua sendiri, modal sendiri. Kalau dapat bantuan, ya syukur. Kalau enggak, apa boleh buat,” ujarnya.
Naldi tak mau muluk-muluk. Sebagai pengusaha kecil, ia cuma mau pemerintah membuka mata atas segala bentuk keluhan, termasuk bantuan. (*)
Reporter: Arjuna
