batampos – Musim hujan kembali datang, dan seperti deja vu yang menyebalkan, Batam kembali tergenang. Air meluap di jalan-jalan utama, permukiman padat, hingga kawasan elit.
Banjir di Batam bukan lagi kejadian luar biasa. Ia telah menjadi rutinitas musiman yang hanya berubah dalam bentuk dan lokasi. Tahun demi tahun, warga disuguhi pemandangan yang sama: aspal basah, kendaraan mogok, dan rumah-rumah yang kemasukan air.
Semua ini terjadi di kota yang digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di barat Indonesia, kota yang infrastrukturnya—konon—dibangun dengan standar tinggi. Kota yang juga dirancang untuk jadi Singapura versi Indonesia.
Di tengah derasnya kritik publik, Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan tengah merumuskan formulasi penanganan banjir dengan membentuk tim lintas institusi.
Baca Juga: Hujan, Banjir Kembali Landa Batuaji hingga Marina
“Sekarang sedang dilakukan inventarisasi di berbagai titik,” ujarnya, Minggu (18/5). Tim itu, katanya, diturunkan saat hujan untuk merespons banjir, sementara camat dan lurah diminta aktif memberikan laporan.
Akan tetapi, langkah ini dinilai terlalu reaktif dan tidak menyentuh akar masalah. Bahkan Amsakar sendiri mengakui sistem drainase Batam saat ini tidak sebanding dengan kecepatan ekspansi pembangunan kota.
“Saya ke Bappenas minta dukungan infrastruktur, terutama drainase yang belum proporsional dibandingkan dengan pengembangan sekarang,” katanya.
Fakta di lapangan menunjukkan proyek-proyek infrastruktur terus tumbuh, dari pelebaran jalan, kawasan bisnis, hingga hunian bertingkat. Namun, saluran air tetap seperti masa lalu: sempit, dangkal, dan mudah tersumbat.
Tak heran jika warga bertanya-tanya, mengapa pelebaran jalan kerap tidak dibarengi pembangunan drainase yang memadai? “Pelebaran jalan harus diimbangi dengan drainase yang proporsional,” kata Amsakar.
Tapi kenyataan berbicara lain. Jalan-jalan baru justru kerap menjadi titik banjir, hanya dalam hitungan bulan sejak proyek rampung.
Baca Juga: Potret Suram Perumahan di Lokasi Rawan Banjir, Tak Nyaman Ditempati, Jual pun Tak Laku
Ketika ditanya soal solusi sistemik seperti pembangunan drainase induk, dia menyebut hal itu sedang dalam tahap desain oleh Deputi Infrastruktur BP Batam. Akan tetapi, ia tidak menjelaskan kapan rencana itu akan terealisasi.
Solusi darurat berupa pengadaan pompa air juga dinilai tidak cukup. Anggota Komisi III DPRD Batam, Suryanto, menyebut pendekatan ini hanya tambal sulam.
“Itu solusi jangka pendek. Sementara drainase itu permanen. Kota ini kecil, bikin kanal per kecamatan saja cukup,” kata dia.
Menurutnya, pemerintah harus duduk bersama, membuat peta air permanen, dan merancang sistem kanal besar yang terintegrasi. “Masih banyak lahan yang bisa dilewati. Sekarang masih bisa. Kalau nanti penuh, tambah susah,” tambahnya. (*)
Reporter: Arjuna