batampos – Pemko Batam akan terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, pada sidang paripurna DPRD Kota Batam, dalam rangka penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Batam Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.
Amsakar mengatakan, pihaknya sepakat atas saran yang disampaikan agar arah kebijakan daerah pada APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan acuan Permendagri tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Selanjutnya Pemko Batam akan terus berkonsultasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Dalam Negeri agar kebijakan dan materi substansi dari RAPBD 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
“Pemko Batam terus berupaya untuk mengoptimalkan Penerimaan PAD dengan melakukan berbagai upaya,” kata Amsakar, Kamis (22/9/2022).
Di antaranya melalui peningkatan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan digitalisasi baik menyangkut sistem maupun sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
“Selanjutnya Pemko Batam juga terus berupaya untuk mendata wajib pajak yang belum terdaftar untuk peningkatan PAD Kota Batam, seperti restoran dan kafe di Kota Batam,” katanya.
Kemudian, terkait dengan langkah dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kota Batam telah menganggarkan belanja infrastruktur untuk menunjang investasi di Kota Batam seperti jalan di kawasan industri dan kawasan perdagangan jasa.
Selain itu, Pemko Batam juga memberikan kemudahan dalam berinvestasi, baik dalam hal kemudahan prosedur maupun dalam kecepatan perizinan, program relaksasi pajak daerah, dan pemberian pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro kecil serta penyelenggaraan event pariwisata untuk mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Pemko Batam kata Amsakar juga sepakat atas saran yang disampaikan DPRD Batam agar terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam dengan fokus kepada proyek-proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.
“Merelokasi belanja-belanja non produktif ke belanja yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam,” ujarnya.(*)
