batampos – Upaya Pemko Batam untuk meningkatkan pasokan komoditi untuk menjaga stabilitas harga belum membuahkan hasil dikarenakan setelah penandatanganan MoU dengan beberapa daerah penghasil, hingga kini belum ada kejelasan terkait teknis pengiriman kebutuhan pokok seperti sayuran, cabai dan lainnya ke Batam.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Batam, Mardanis, mengatakan, beberapa waktu lalu Pemko batam telah melakukan MoU dengan beberapa daerah penghasil. Seperti Sumatera Barat, Kabupaten Simalungun dan Tapanuli Utara.
“Ada beberapa hal yang menyebabkan MoU ini tidak kunjung terealisasi. Pertama tidak adanya kejelasan terkait pelaku usaha yang akan menjadi pemasok dan kejelasan harga yang belum ada diterima sampai saat ini,” ujarnya.
“Kalau kami maunya tentu harga murah, sehingga nilai jual di sini bisa ditekan. Namun ternyata realisasi MoU ini memang tidak mudah. Buktinya sampai saat ini tidak ada satu pun dari MoU yang berjalan,” katanya lagi.
Batam sebagai daerah bukan penghasil memang sangat tergantung dari daerah luar. Sampai saat ini pasokan paling banyak itu berasal dari Jawa, Medan, dan beberapa daerah lain. Komoditi dibawa ke Batam menggunakan angkutan laut dan udara.
“Kalau diangkut pakai jalur laut, otomatis cost lebih murah, namun beberapa komoditi juga harus melalui udara, dan ini turut mempengaruhi harga,” ujarnya.
“Jadi masih sebatas MoU. Tak ada lagi follow-up. Terakhir kita MoU dengan Tapanuli Utara, tapi tak ada lagi kelanjutannya,” kata Mardanis.
Ia mengakui saat ini Batam masih bergantung pada distributor yang ada saat ini. Meskipun harga sejumlah komoditi naik, hal ini dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kelancaran pengiriman, bahkan hingga gagal panen di daerah penghasil.
Sementara disinggung mengenai rencana lahan pertanian yang sempat digadang-gadang menjadi solusi dalam pemenuhan komoditi di Batam, juga belum bisa terealisasi. Persoalan penguasaan lahan menjadi hal yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan.
“Yang berjalan sekarang di Barelang, itu pun tidak banyak hasil produksi. Sebab kultur tanah kita ini membutuhkan waktu untuk bisa menghasilkan hasil pertanian yang banyak. Jadi tetap bergantung ke daerah lain,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian, Setdako Batam, Zul Arif, mengatakan, sampai saat ini belum ada instruksi untuk menggelar pasar murah. Sesuai dengan jadwal, pasar murah hanya digelar jelang Idulfitri dan bulan puasa.
“Mungkin yang dimaksud pasar murah yang dilaksanakan oleh OPD Disperindag, kalau di kami tidak ada sampai saat ini,” katanya.(*)
Reporter: Yulitavia
