batampos – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam atas dukungan dan kerja sama yang telah memfasilitasi kesepakatan KUA/PPAS pada 14 Agustus 2024.
“Kesepakatan ini merupakan langkah awal dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam untuk tahun anggaran 2025,” ujarnya, Kamis (22/8).
Target penerimaan pendapatan dan pembiayaan APBD Kota Batam tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 4.136.015.547.959, meningkat dari target pendapatan tahun 2024 yang sebesar Rp 4.021.015.547.959. Dari total target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mencapai Rp 2.129.326.743.459, dengan rencana anggaran belanja operasi sebesar Rp 3.317.670.134.02.
Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Lahan, BP Batam Hormati Proses Hukum
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda APBD harus disampaikan paling lambat minggu kedua September. Pemko Batam akan segera menyerahkan Ranperda dan nota keuangan untuk APBD tahun 2025.
Penyusunan APBD kali ini didasarkan pada RKPD, KUA/PPAS, serta peraturan perundang-undangan terkait, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Beberapa kebijakan utama yang akan diterapkan termasuk alokasi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan, serta pengadaan pakaian seragam dan transportasi untuk anak sekolah negeri,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, anggaran akan dialokasikan untuk sarana dan prasarana kesehatan, penanganan stunting, serta Jamkesda dan Universal Health Coverage (UHC), yang memungkinkan penduduk ber-KTP Batam mendapatkan layanan di Puskesmas.
Baca Juga: MinyaKita Langka, Pedagang dan IRT Menjerit
Sektor infrastruktur juga akan mendapatkan perhatian dengan alokasi anggaran untuk pembangunan, pelebaran, dan pemeliharaan jalan, serta penanganan banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase.
“Selain itu, anggaran juga akan disalurkan untuk pelatihan pencari kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta promosi pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Batam,” sebutnya.
Dengan kebijakan ini, Pemko Batam berkomitmen untuk mendukung prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Disamping itu seluruh fraksi di DPRD Kota Batam telah menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Sekolah di Pinggir Jalan Utama Butuh Zona Selamat Sekolah
Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, dan dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, beserta Forkopimda,
Pandangan fraksi-fraksi disampaikan oleh perwakilan masing-masing. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Budi Mardianto, Fraksi NasDem oleh Taufik ‘Ace’ Muntasir, Fraksi Golkar oleh Rahmat, Fraksi Gerindra oleh Capt Luther Jansen, Fraksi PKS oleh Roizat, Fraksi PAN oleh Bianto, Fraksi Hanura oleh Tumbur Hutasoit, Fraksi PKB oleh Fadli, dan Fraksi Demokrat-PSI oleh Tan A Tie.
“Pada prinsipnya kami Fraksi Demokrat-PSI setuju untuk dilanjutkan,” ujar Tan A Tie saat menyampaikan pandangan fraksi atas Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menegaskan bahwa seluruh fraksi telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (*)
Reporter: Azis Maulana
