batampos – Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan infrastruktur jalan meskipun terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia. Hal ini menjadi sorotan setelah beberapa ruas jalan masih dalam kondisi rusak sementara beberapa lainnya sedang dalam tahap pelebaran.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
“Kami ingin segera menyelesaikan pembangunan ini, tetapi harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran,” ungkapnya Senin (22/7).
Menurut Jefridin, APBD Kota Batam saat ini mencapai sekitar Rp 3 Triliun, sementara untuk memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur jalan yang tercatat mencapai Rp 5 Triliun, diperlukan tambahan anggaran yang signifikan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah memperhatikan kondisi infrastruktur di Batam,” tambahnya.
Sebelumnya pihak Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam untuk menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan penerangan yang mengkhawatirkan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari mengakui adanya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan kolektor primer yang rusak dan sempit serta kekurangan penerangan jalan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan,
namun anggaran yang tersedia tahun ini jauh berkurang dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Lagat juga menyoroti pelimpahan tanggung jawab jalan dari Pemerintah Provinsi Kepri ke Pemerintah Kota Batam yang menambah beban pengelolaan infrastruktur.
Dalam upayanya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Lagat menekankan perlunya peningkatan kualitas infrastruktur jalan sebagai indikator kota yang berkembang.
“Jalan yang baik dan penerangan yang memadai adalah hal yang sangat penting bagi kota ini,” tutupnya. (*)
