
batampos – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya melindungi pekerja rentan dengan meresmikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh perlindungan sosial, seperti ketua RT/RW, kader posyandu, kader kelurahan, tokoh agama, hingga pekerja sosial kemasyarakatan.
Peluncuran program berlangsung di Golden Prawn 933, Bengkong, dihadiri lebih dari 1.500 perwakilan warga dari berbagai elemen.
Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan program ini merupakan wujud janji politiknya kepada masyarakat.
“Hal ini merupakan rasa terima kasih saya kepada masyarakat Batam yang telah berkontribusi bagi kemajuan kota. Dan malam ini saya bayar janji politik itu,” katanya.
Sebanyak 12.847 warga Batam resmi mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini didanai melalui APBD 2025 dengan skema hibah dan bantuan sosial, menggandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyalur.
Penerima manfaat terdiri dari 4.028 Ketua RT/RW/LPM, 3.855 Kader Posyandu, 109 Kader Siaga Kelurahan, 4.703 pekerja rentan sosial keagamaan, serta 152 pekerja rentan sosial kemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Henky Rhosidien, menyatakan dukungan penuh atas langkah Pemko Batam.
“Program untuk mensejahterakan warga Kota Batam, tentu kami dukung. Semua risiko kerja akan ditanggung dan dilindungi pemerintah,” ujarnya.
Sebelumnya, bantuan serupa telah diberikan kepada nelayan dan petani. Dengan tambahan kali ini, Batam disebut sebagai salah satu kota dengan tingkat perlindungan sosial tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 70 persen dari pekerja rentan.
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Nurul Sri Wahyuni, menambahkan bahwa alokasi program ini sudah sesuai regulasi.
“Pemerintah daerah berhak mengalokasikan jaminan sosial dan jaminan hari tua sesuai Perda APBD 2025,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat, Ridwan, mewakili Kader Desa Siaga, mengaku program ini baru pertama kali ada.
“Bagus sekali program ini, karena belum pernah ada bantuan untuk kader desa siaga maupun kader lurah. Semoga berkelanjutan, agar kader-kader berikutnya juga bisa merasakan manfaatnya,” ujarnya. (*)



