batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan pembayaran tunda bayar yang mencapai Rp 106 miliar dari tahun 2023 lalu, bakal diselesaikan pada triwulan pertama tahun 2024 ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, menyebutkan, total nilai tunda bayar ini berasal dari hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemko Batam.
”Paling banyak itu seperti tahun sebelumnya yakni pekerjaan proyek fisik. Ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Perkimtan (Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan), dan beberapa OPD lainnya yang menangani pekerjaan proyek fisik,” kata Jefridin usai meng-hadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (31/1).
Jefridin menyebutkan, anggaran sudah tersedia, tinggal melakukan pembayaran kepada mitra yang belum dibayarkan hasil kerjanya.
”Triwulan pertama mulai dari Januari, Februari dan Maret ditargetkan semua tunda bayar ini bisa kita selesaikan. Uangnya sudah ada, tinggal kita bayarkan saja lagi. Saya belum tahu apakah semua sudah dibayarkan atau belum, yang jelas segera dituntaskan,” jelasnya.
Jefridin berharap, ini tidak mempengaruhi pengerjaan proyek di 2024. Defisit anggaran menyebabkan tunda bayar ini terjadi. Ia berharap di tahun ini penerimaan daerah bisa lebih baik, sehingga tidak ada lagi tunda bayar. ”Diprioritaskan tuntas di semester pertama ini lah,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Suhar, mengatakan, untuk tunda bayar sudah dibahas bersama dengan Badan Penge-lola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam.
Soal nilai tunda bayar, Suhar menyebutkan kurang lebih Rp 27 miliar untuk pengerjaan proyek di 2023 lalu. Ia menyebutkan, nilai tunda bayar memang paling tinggi, karena banyak pengerjaan proyek yang dilak-sanakan tahun ini.
”Sudah diproses kalau tidak salah. Semua bukan tidak dibayarkan, hanya tertunda saja. Itu juga sudah mau diselesaikan dalam waktu dekat ini,” ungkapnya. (*)
