batampos – Masalah banjir yang terus menghantui Kota Batam mendorong pemerintah setempat mengambil langkah konkret dengan membentuk tim task force gabungan. Tim ini melibatkan unsur teknis dari dua entitas pemerintahan, yakni Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut tim task force ini terdiri atas tenaga-tenaga teknis, deputi, asisten, hingga kepala dinas dari kedua lembaga. Tim juga melibatkan camat bahkan lurah untuk memastikan penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
“Saat ini tim sudah melakukan inventarisasi di sembilan kecamatan di mainland. Masih ada beberapa kelurahan yang dalam proses pendataan oleh Pak Mouris (Deputi BP Batam), Pak Suhar (Kepala DBM-SDA), Pak Azril (Kepala CKTR), dan kawan-kawan di lapangan,” kata Amsakar, Rabu (21/5).
Data hasil inventarisasi itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan porsi pembiayaan. Wilayah yang mampu ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan segera dieksekusi, dengan dukungan tambahan dari belanja BP Batam.
Namun, masalah banjir di Batam tergolong kompleks dan tak bisa hanya diselesaikan dengan anggaran daerah. Oleh karena itu, pihaknya juga mengupayakan bantuan dari kementerian dan pemerintah pusat.
“Kita akan terus berikhtiar dan meminta support dari pemerintah pusat karena persoalan banjir ini tidak cukup hanya dengan APBD,” kata dia.
Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah normalisasi saluran air di sejumlah titik. Alat berat seperti beko telah diterjunkan ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan pengerukan saluran untuk memperlancar aliran air.
Amsakar mengatakan, pemetaan daerah rawan banjir masih dalam proses. Setelah pemetaan selesai, tim akan menghitung potensi pembiayaan dan membagi tanggung jawab antara Pemko Batam dan BP Batam, sebelum mengusulkan bantuan lebih lanjut ke provinsi atau kementerian.
“Kita akan lakukan normalisasi untuk wilayah-wilayah yang cukup ditangani dengan cara itu. Sekarang mobil kami juga sudah turun di berbagai titik untuk mengurangi titik banjir,” ujarnya.
Saat ini, fokus penanganan banjir difokuskan pada sembilan kecamatan utama di Pulau Batam. Sementara itu, tiga kecamatan lain yakni Belakangpadang, Bulang, dan Galang, relatif tidak memiliki masalah banjir dan tidak menjadi prioritas dalam task force.
Dengan langkah kolaboratif ini, Amsakar berharap penanganan banjir di Batam bisa lebih terarah dan berkelanjutan. “Ini memang harus ditangani bersama. Karena itu, kami bentuk tim task force ini agar kerja lintas sektor bisa berjalan efektif,” katanya. (*)
Reporter: Arjuna