batampos – Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2023 yang diselenggarakan di Kota Batam, kembali menghasilkan kerjasama ekonomi antar daerah, Rabu (27/9). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan memajukan sektor pariwisata.
Disaksikan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemprov Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung menandatangani kerjasama antara daerah dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS). Pemprov Kepri salah satunya diwakili oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata Kepri Luki Zaiman Prawira.
Gubernur Ansar dalam sambutannya mengatakan Kepri salah satu daerah investasi dan penyumbang kunjungan pariwisata terbesar kedua setelah Bali. Pada tahun 2019, kunjungan wisman mencapai 2,9 juta. Sementara Bali 5,4 juta kunjungan wisman.
“Memang length of stay turis masih relatif pendek 3,5 – 4 hari. Oleh karena itu, di masa pandemi yang terpukul ekonominya, selain Bali adalah Kepri. Karena pariwisatanya benar-benar terdampak,” papar Gubernur Ansar.
Baca Juga:Â Event Gebyar Melayu Pesisir 2023 Menaikkan Kelas UMKM Kepri
Sehingga di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kepri sempat terkontraksi hingga -3,83 persen. Situasi tersebut membuat Pemprov Kepri berusaha merecovery secara cepat. Tahun 2021 naik ke angka 3,43 persen. Lalu tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kepri meningkat menjadi 5,09 persen.
“Tahun 2023 di triwulan pertama, kita (Kepri) tembus ke angka 6, 59 persen. Mudah-mudahan secara agregat nanti di akhir tahun bisa tembus angka 5,5-6 persen,” katanya.
Lebih lanjut Gubernur Ansar mengatakan, dalam perjalanan pembangunan ekonomi di Kepri, peran UMKM sangat memberikan dukungan besar. Di saat turbulensi ekonomi akibat pandemi, UMKM di Kepri menjadi penyelamat bagi basis ekonomi di tengah-tengah masyarakat.
“Membantu percepatan recovery ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Ansar mengungkapkan, jumlah UMKM di Kepri saat ini sebanyak 146.638 UMKM. Ansar, mengibaratkan angka UMKM di Kepri ini seperti jin besar yang masih agak-agak tidur. “Maka kita sama BI dan teman-teman yang lain mencoba membangunkan ini. Kalau ini bangun, luar biasa UMKM di Kepri,” ujarnya.
Sebab aksesbilitas Kepri sangat strategis dan lebih mudah. Pasarnya tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Oleh karena itu, problem-problem klasik yang selalu membuat UMKM seperti tak berdaya, bisa diurai bersama.
“Maka saya apresiasi karena sejak Bank Indonesia ikut membantu percepatan pergerakan UMKM seperti terbangun,” katanya.
Tahun 2022 lalu, Pemrov Kepri menyediakan bantuan bagi dua ribu UMKM untuk satu tahun dengan bunga nol persen atau menjadi tanggungan Pemprov Kepri. Dengan platfom pinjaman maksimal Rp 20 juta.
“Tetapi yang meminjam hanya lebih kurang seribu UMKM. Dan tahun 2023, kita hanya menyediakan (pinjaman) hanya untuk seribu UMKM dengan platfom yang sama,” jelasnya.
Ansar berharap, berbagai kegiatan yang digelar membantu mempercepat pemulihan ekonomi di Kepri. Salah satunya melalui marketing hub dengan memperluas jaringan pasar ke luar negeri. Sebab Kepri ini punya potensi jika dijadikan sebagai jembatan untuk pasar bersama dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera.
“Ya seperti forwarder lah. Nah, kedepan akan kita rancang bersama BI dan Kementerian Koperasi UMKM,” katanya usai membuka acara di Swiss-belhotel Harbourbay Batam.
Hanya saja, lanjutnya, kewajiban membayar PPN 11 persen menjadi problem. Sehingga ia berharap kewajiban ini bisa dihapus bagi UMKM. Supaya produk UMKM di Kepri tidak hanya efektif berorientasi ekspor, tetapi juga bisa bersaing di pasar-pasar di wilayah Indonesia sendiri.
“Kita berharap pemerintah pusat tidak memandang semua bahan-bahan produk kita itu seolah-olah bahan baku impor untuk produk-produk UMKM,” paparnya. (*)
