batampos – Pengusaha galangan kapal yang bergabung dalam Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri menyampaikan keluhan tentang ribetnya birokasi perizinan perkapalan yang dihadapi selama ini.
Keluhan ini disampaikan dalam forum silaturahmi dan diskusi bersama lembaga dan instansi terkait yang digelar oleh DPC Iperindo Kepri di aula Citra Kebun Batam di Sagulung, Kamis (14/12) siang.
Silahturahmi dan diskusi ini melibatkan stakeholder terkait seperti Kejaksaan, Ditreskrimsus Polda Kepri, PSDKP, Imigrasi, Bea Cukai, Kanwil DJP, KSOP, BP Batam dan DLHK Kepri.
Ketua DPC Iperindo Kepri Ali Ulai melalui sekretarisnya Tia menuturkan, dialog dalam rangkaian agenda kerja tahunan Iperindo Kepri ini pengusaha yang bernaung dibawanya mengeluhkan birokrasi dan perizinan yang dinilai terlampau banyak. Melibatkan banyak instansi bahkan lintas kementerian sehingga menyulitkan pengusaha dalam menyelesaikan proyek pembuatan kapal ataupun industri lepas pantai lainnya.
Baca Juga:Â Sertijab di Mabes Polri, Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah Resmi Jabat Kapolda Kepri
Menurut dia, perlu ada kajian yang lebih agar pengurusan administrasi dan perizinan lebih ringkas dan simpel. Pengurusan administrasi dan perizinan sistem Online Single Submission (OSS) harus dimaksimalkan lagi agar memudahkan pengusaha.
“Hampir semua keluhan sama di ribetnya administrasi dan perizinan. Pajak misalkan masih banyak bermasalah dengan sistem yang terlalu berbelit-belit. Begitu juga dengan kewenangan Bea dan Cukai, Imigrasi masih banyak yang perlu dibicarakan biar ada solusi yang lebih baik lagi kedepannya,” katanya.
Keluhan yang paling ditonjolkan pengusaha galangan kapal saat ini adalah izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Aturan terbaru ini perlu ada terobosan mempermudah pengusaha agar tidak berbelit-belit dengan melibatkan banyak instansi.
“Semua sudah kita sampaikan. Pengusaha dari masing-masing galangan sampaikan keluhan masing-masing. Pihak yang terkait juga sama-sama sepakat untuk memperbaiki ini agar lebih baik lagi kedepannya. Poin dari kegiatan kita hari ini biar instansi terkait mendengar sendiri keluhan pengusaha saat ini dan diharapkan ada solusi kedepannya,” kata Tia.
Baca Juga:Â Kapal Pelni Harus Pindah ke Pelabuhan Bintang 99 Demi Pelayanan yang Lebih Baik
Direktur Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar yang hadir menyampaikan hal yang sama. Persoalan yang disampaikan pengusaha galangan ini tentunya akan jadi bahan evaluasi dan pertimbangan kedepannya agar layanan administrasi pemerintahan lebih baik lagi.
“Ini bagus tentunya sebagai bahan evaluasi juga. Kita dari pemerintah tentu akan menampung semua keluhan ini perubahan yang lebih baik. Pengurusan administrasi dan lain sebagainya diupayakan terus untuk lebih mudah dan cepat,” ujar.(*)
Reporter: Eusebius Sara
