batampos – PT Pos Indonesia (Persero) kembali dipercaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos).
Kali ini Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan target penyaluran selama dua minggu di seluruh Indonesia.
Tercatat, sampai dengan Jumat, 23 September 2022, BLT BBM telah disalurkan kepada 19.464 juta KPM atau 94,4 persen. Untuk mengejar sisa target penyaluran, saat ini Pos Indonesia fokus pada penyaluran di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Penyaluran BLT BBM di daerah 3T tidak mudah karena petugas Pos berhadapan dengan medan dan topografi, serta faktor alam yang berpotensi mengancam keselamatan.
Seperti apa kendala dan strategi Pos Indonesia dalam menyalurkan BLT BBM di daerah 3T?
Plt Direktur Bisnis, Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Tonggo Marbun, menjelaskan, metode penyaluran BLT BBM dilakukan dengan tiga cara.
Yaitu disalurkan di kantor pos, di titik komunitas, serta diantar langsung ke rumah KPM (door to door) untuk KPM yang berusia lanjut, sakit, maupun disabilitas.
“Penyaluran di komunitas realisasinya signifikan. Saat ini yang tersisa 1.165 KPM, yaitu KPM yang berlokasi di daerah 3T dan sisa KPM yang tidak hadir saat pembagian di komunitas,” kata Tonggo.
Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos periode sebelumnya, Pos Indonesia memperbanyak titik penyaluran, menambah jumlah petugas juru bayar dan mitra bayar demi mempercepat penyaluran sesuai target.
Tonggo menegaskan, Pos Indonesia memegang teguh komitmen menyalurkan BLT BBM tepat waktu dan tepat sasaran.
Bahkan, Tonggo ikut menyalurkan BLT BBM di Pulau Pelampong, Kota Batam, yang masuk dalam kategori daerah 3T.
“Kami fokus menyelesaikan tugas penyaluran BLT BBM di pulau terluar dan terdepan. Kami turun ke lapangan bersama pejuang bansos, mengantarkan langsung BLT BBM untuk dua KPM yang tinggal di Pulau Pelampong. Ini adalah pulau terluar yang hanya berjarak kurang dari 3 mil dari Singapura,” katanya.
Camat Belakang Padang, Kota Batam, Yudi Admadjianto, menjelaskan penyaluran BLT BBM di Kecamatan Belakang Padang terdiri atas 6 kelurahan.
“Pulau terluar yaitu Pulau Nipah, Pelampong, dan Batu Berhenti (tidak ada penduduk, hanya pos terluar). Di Pulau Pelampong ada tiga KK dengan 11 jiwa. Alhamdulillah, meski cuma tiga KK tetap menerima BLT BBM,” ujarnya.
Tantangan penyaluran BLT BBM adalah wilayah yang luas, keterbatasan personel dan armada.
“Alhamdulillah kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan Pos Indonesia sebagai penyalur kini menyalurkan hingga tingkat ibu kota kelurahan,” tuturnya.
Sebab, kata Yudi, jika masyarakat mengambil ke kantor pos di ibu kota kecamatan harus mengeluarkan biaya tambahan, melintasi pulau-pulau membutuhkan biaya pulang-pergi sekitar Rp100 ribu.
Yudi mengatakan kenaikan harga BBM memengaruhi kondisi perekonomian warga Belakang Padang yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, terutama mereka yang berprofesi sebagai nelayan tangkap yang bergantung pada alam.
“Pengeluaran untuk beli BBM bertambah, tapi pendapatannya tidak bisa diprediksi karena bergantung dengan hasil alam,” katanya.
Meski berada di daerah 3T dengan segala keterbatasan, rupanya tak semua masyarakat menerima BLT BBM.
“Harapan kami karena masyarakat kami bisa dibilang juga sebagai penjaga batas negeri, bisalah mereka semua ini menerima bantuan. Jika tidak dapat BLT BBM, mungkin bisa dapat di PKH, BPNT. Kalau ada yang dapat dan ada yang tidak, kami bingung juga menjelaskannya kepada masyarakat,” kata Yudi.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan Camat Yudi, Tonggo berjanji akan meneruskan kepada Kementerian Sosial.
“Kami menerima usulan atau aspirasi dari Pak Camat akan kami sampaikan kepada Kementerian Sosial saat menyampaikan progress kami. Kami juga melihat sendiri warga di Pulau Pelampong ada 3 KK dan 11 jiwa, berprofesi sama-sama nelayan hanya bergantung dengan hasil tangkapan ikan di laut, tapi ada 1 KK yang tidak dapat BLT BBM. Ini menjadi amanah kami untuk menyampaikan masukan dari masyarakat,” kata Tonggo.(*)
Reporter: Rengga Yuliandra
