batampos – Pelaku industri meminta agar rencana kenaikan tarif air bersih di Batam dibahas secara terbuka, sebab layanan pasokan air bersih selama ini belum baik.
“Tidak bisa sebenarnya (naik tarif) karena layanan belum bagus. Ini harus dibahas secara serius biar tahu permasalahan yang terjadi selama ini. Bagusin dulu layanannya baru bisa pertimbangan kenaikan tarif air itu,” ujar Ketua Dewan Pengurus Cabang Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri, Ali Ulai.
Ali Ulai yang mewakili pengusaha galangan kapal dan lepas pantai di Kepri berharap agar pemerintah tidak gegabah menaikkan tarif air bersih tersebut. Pembahasan dan kajian harus dipertimbangkan secara matang agar tidak memberitahu pengusaha ataupun masyarakat pada umumnya.
Baca Juga: Sudah Sepekan Cucu Hilang, Nenek Nur Aini Jatuh Sakit
“Bukan rahasia umum lagi kalau layanan air bersih selama ini kurang bagus. Itu saja dulu fokusnya. Perbaiki itu baru naik harga dan kalau disetujui dikit naiknya. Jangan banyak-banyak,” ujar Ali.
Layaknya di pemukiman, pelaku industri termasuk industri galangan kapal dan lepas pantai membutuhkan pasokan air bersih yang mencukupi. Pasokan air bersih hendaknya berjalan sepanjang waktu bukan dengan sistem tampung seperti yang terjadi selama ini.
“Air mengalir di jam-jam tertentu saja sehingga harus menampung agar aktivitas industri tetap berjalan. Ini jadi kendala juga bagi pelaku industri selama ini,” ujar Ali.
Ketersendatan pasokan air bersih ini juga menghambat aktivitas produksi di perusahaan. Ali berharap agar ini diperhatikan oleh pihak pemangku kewenangan terkait sehingga keinginan untuk memajukan dunia industri di kota Batam dapat tercapai dengan baik.
Baca Juga: Ini Penyebab Antrean Panjang di Beberapa SPBU di Batuaji
Tak hanya kalangan pengusaha, masyarakat umum juga tidak setuju tarif air bersih naik tanpa diawali dengan layanan yang prima.
Warga yang berdiam di sejumlah rusunawa milik Pemko Batam di Tanjunguncang contohnya, mereka sangat tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif air ini. Pasalnya selama ini mereka sangat menderita dengan pasokan air bersih. Wilayah ujung Tanjunguncang pada umumnya kesulitan pasokan air bersih selama bertahun-tahun. Air hanya mengalir di malam hari saja.
Untuk penghuni rusun, sudah lama mereka menerapkan sistem timba di bak penampungan karena memang air tak bisa ngalir sampai ke unit hunian mereka.
“Layanan semakin buruk malah mau minta naik tarif. Perbaiki dulu layanannya baru bahas kenaikan tarif. Itu baru masyarakat bisa maklumi,” ujar Rian, penghuni rusunawa Pemko Batam di Tanjunguncang.
Masyarakat perumahan lainnya di Tanjunguncang juga menyampaikan suara yang sama. Pengelolah air bersih di Batam diminta untuk meningkatkan layanan terlebih dahulu sebelum bahas terkait kenaikan tarif air tadi.
Baca Juga: Ditlantas Polda Kepri Canangkan Program Pembinaan Lalu Lintas Bagi WNA
“Sudah cukup menderita kami selama dengan suplai air yang tak jelas. Kadang mau subuh dulu baru ngalir air. Itupun hanya satu dua jam. Ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu,” ujar Tommi, warga perumahan Putera Jaya, Tanjunguncang.
Terkait perbaikan layanan ini, Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam -perusahaan pengelola air bersih sebelumnya-, Benny Andrianto, mengatakan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (BU SPAM) Batam mampu melakukan perbaikan infrastruktur pengolahan dan distribusi air bersih tanpa harus menaikkan tarif.
Pasalnya, menurut hitung-hitungan Benny, BU SPAM Batam maraup laba sekitar Rp360 miliar setahun. Gitungan tersebut mengacu pada SK tarif air bersih tahun 2010. Rata-rata tarif air bersih di Batam adalah Rp 6.000/m3. Berdasarkan hasil tender Operation and Maintenance (OM) yang dilakukan BP Batam, operator pengelola dibayar Rp 2.400/m3.
Berdasarkan perhitungan tersebut, maka BP Batam masih mendapat keuntungan sebesar Rp 3.600/m3. Dengan asumsi kapasitas produksi sebesar 100 juta m3 per tahun (mengacu data produksi tahun 2020), maka BP Batam diperkirakan membukukan laba sebesar Rp 360 miliar pertahun.
Keuntungan tersebut, kata Benny, harusnya bisa digunakan untuk reinvestasi dalam peningkatan infrastruktur air, tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.
Baca Juga: Baru 5 Hari Kerja, ART di Bengkong Curi Harta Majikan
Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyakinkan bahwa penyebab distribusi air selama ini tersendat karena faktor jaringan pipa yang sudah kedaluwarsa. Rudi pun melemparkan sinyal pentingnya penyesuaian tarif.
“ATB kontrak dengan BP Batam tahun 1995, habis 2020. 25 tahun (mengelola). Seluruh jaringan instalasi pipa sudah berusia 25 tahun kalau yang dipasang pertama. Dalam waktu berjalan ada 20 atau 21 tahun. Tapi yang pertama dipasang, hampir semuanya sudah kadaluarsa,” ujar Rudi, di acara family day funwalk REI-BTN di Halaman Parkir BP Batam, Minggu (15/1).
Rudi juga mengungkapkan, kapasitas pipa terpasang dulu, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hari ini. Sehingga pemenang (pengelola saat ini/Moya) harus mendesain kembali seluruh jaringan pipa yang ada saat ini.
Rudi mengaku sudah meminta SPAM-Moya menghitung kebutuhan dana untuk mengganti seluruh instalasi pipa yang ada, sesuai kebutuhan.
“Hampir Rp 4,5 triliun, uangnya darimana? Dari kita semua. Sepakat? Dari kita semua sepakat? Artinya Bapak-Ibu, ada penyesuaian untuk (tarif) air ini. Kalau tidak, tak selesai ini, ribut terus ini. Hidup sana, mati sini. Hidup sini, mati di sana karena sudah tidak mampu (pipa yang ada, red),” ujar Rudi.
Tak hanya soal pipa kedaluwarsa, Rudi juga mengatakan, WTP (water treatment plant) atau instalasi pengolahan air yang ada saat ini, kapasitas produksinya sudah tidak mampu mensuplai sesuai kebutuhan yang terus meningkat.
“Jadi, pipa diganti, produksi WTP juga ditambah,” ujar Rudi. (*)
Reporter: Eusebius Sara/Eggi Idriansyah
