F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pelaku pariwisata di Batam kecewa dengan kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia yang tidak berlaku bagi beberapa negara penyumbang wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam, khususnya wisatawan dari Asia Timur dan India. Pelaku pariwisata mengaku mengalami kesulitan untuk menjual paket wisata ke Tiongkok, Jepang, Korea, dan India.
Wisman mengeluhkan kebijakan visa yang dinilai memberatkan dan menambah beban biaya selama di Indonesia.
”Kalau kita mau tawarkan paket wisata ke negara-negara itu, selalu ditanya masalah visa. Dan ini memang menjadi kendala kita,” kata Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Kepri, Eva Betty.
Eva mengatakan, para pelaku usaha pariwisata berterima kasih atas bertambahnya beberapa negara yang mendapat bebas visa kunjungan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan. Namun, perlu diingat bahwa negara seperti Hong Kong, Suriname, dan Kolombia bukanlah penyumbang wisman yang signifikan di Indonesia, khususnya ke Kepri.
”Kalau ke Kepri, khususnya Batam, negara-negara dari Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang yang ramai. Ketika bersaing dengan negara tetang-ga untuk menggaet wisman dari negara-negara tersebut, kita sudah pasti kalah. Di sana bebas visa sementara kita tidak,” katanya.
Beberapa waktu lalu, para pengusaha sudah berangkat ke pusat untuk bertemu dengan Menteri Keuangan. ”Kami meminta agar negara-negara ini masuk dalam tambahan bebas visa, tetapi ya tidak diakomodasi. Harapan kita, pusat bisa melihat dari negara mana saja wisatawan yang banyak berkunjung,” tambahnya.
Selain itu, hal lain yang dirasa menjadi penghambat peningkatan jumlah wisman secara signifikan adalah harga tiket feri yang masih mahal dari Singapura-Batam dan Batam-Singapura. Padahal, wisatawan terbanyak ke Batam berasal dari Singapura dan Malaysia.
”Tiket juga menjadi masalah serius. Sampai sekarang masih mahal dan masih menjadi keluhan banyak wisman,” katanya.
Ketua DPC Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Batam, Andi Xie, menyebut bahwa terbitnya Perpres mengenai bebas visa tersebut tidak membawa pengaruh sama sekali bagi pariwisata Batam. Awalnya, pihaknya menginginkan Visa on Arrival (VoA) bisa dihapus oleh pemerintah pusat. Namun, aturan yang baru tidak memuat hal tersebut.
Baginya, Perpres tersebut tidak bisa dikatakan sebagai stimulus. ”Itu (perpres, red) tidak ada pengaruh sama sekali. Paling tidak VoA itu dihapus. Kalau tidak, pakai visa kunjungan tujuh hari,” ujarnya, Rabu (4/9).
Jika menggunakan visa kunjungan tujuh hari, beban biaya bagi para pelancong ke Batam bisa berkurang. Penghematan biaya tersebut bisa mencapai ratusan ribu rupiah. ”Negara lain di ASEAN sudah menghapus VoA, semuanya sudah bebas visa. Nah, kita masih begini-begini saja,” keluh Andi.
Di lain pihak, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, me-ngungkapkan bahwa Pemerintah Kota Batam telah meminta agar empat negara dengan kunjungan tinggi ke Batam, berdasarkan data sejak 2019, yakni Jepang, Korea Selatan, India, dan Tiongkok, dapat diberikan kebijakan bebas visa karena diyakini dapat berdampak cepat.
Menurut Ardi, kebijakan ini berpotensi mempercepat peningkatan kunjungan wisatawan, terutama dengan adanya Perpres Nomor 95 Tahun 2024 yang memberikan kebebasan visa untuk Kolombia, Hong Kong, dan Suriname.
“Dari tiga negara itu, kunjungannya tidak signifikan,” ujarnya, Selasa (17/9).
Ardiwinata menyebutkan, meskipun kebijakan bebas visa ini berlaku untuk seluruh Indonesia, dampaknya mung-kin tidak terlalu besar. “Mung-kin di daerah lain seperti Bali bisa merasakan dampaknya, tetapi untuk Batam, kita juga memerlukannya,” katanya.
Pihaknya optimis bahwa pemerintah pusat akan menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. “Hingga Juli 2024, Batam telah menerima sekitar 700 ribu wisatawan mancanegara melalui berbagai acara menarik yang digelar di Kota Batam,” ujarnya. (*)
Reporter : Alfian Lumban Gaol, Azis Maulana
