Perusahaan Garmen Tutup, Apindo Batam Minta Gencar Promosi Investasi

batampos – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam, Rafki Rasyid mengatakan pasca Covid-19 yang lalu industri garmen, tekstil, alas kaki, dan industri padat karya lainnya memang mendapat pukulan cukup telak.

Ditambah dengan meletusnya perang Rusia – Ukraina dan perang Israel – Hamas. Masyarakat di pasar global menahan konsumsinya. Sehingga dari tahun ke tahun permintaan terhadap barang-barang konsumsi terus menurun.

Pemerintah sudah berupaya memberikan insentif ke industri padat karya di Indonesia. Tapi permintaan dari konsumen di pasar global masih belum pulih juga. Karena ketidakpastian akibat perang yang masih berlangsung.

Baca Juga: PT BBA Tutup Operasional, Disnaker Batam Pastikan Jaminan dan Hak Karyawan Terpenuhi

“Kita menghimbau kepada perusahaan yang tutup, agar hak hak karyawan diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai ada karyawan yang tidak terpenuhi haknya,” ungkapnya.

Kepada pengambil kebijakan, ia mengimbau untuk menggencarkan lagi promosi investasi ke luar negeri. Ibaratnya kalau bisa, tutup satu tambah sepuluh. Dengan begitu lapangan pekerjaan tetap terbuka di Batam.

“Jika investasi tidak ditambah, kita khawatir tingkat pengangguran terbuka di Batam akan naik lagi,” tutupnya.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam menurunkan tim untuk membantu penyelesaian hak karyawan PT BBA. Sebanyak 1.200 karyawan terdampak akibat berhentinya operasional perusahaan garmen tersebut.

Baca Juga: Sektor Properti Tumbuh Positif, Sasar Menengah Atas

Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan hampir seluruh pekerja merupakan tenaga kerja permanen. Sehingga diperlukan detail penyelesaian hak karyawan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

“Ini kan PHK, nah dalam hal itu ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Itu Yan akan dibahas nantinya. Pekan depan lah sudah ke sana tim dari Disnaker,” kata dia, Rabu (10/1).

Rudi menjelaskan di JKP itu ada bantuan dari pemerintah. Apakah nanti perusahaan nanti dalam mendaftarkan untuk proses mendapatkan bantuan tersebut. (*)

Reporter: Yulitavia