batampos – Polda Kepri mengadakan pertemuan dengan pimpinan redaksi sejumlah media di Batam dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri di Hotel Golden View, Jumat (8/12). Pertemuan ini menjelang operasi mantap Brata Seligi 2023-2024 dan program nusantara cooling system menghadapi Pemilu 2024.
“Kegiatan ini sangat perlu setelah memasuki tahun politik pemilu 2024 dan peran media sangat penting di tengah masyarakat,” Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin, Jumat (8/12).
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan Polda Kepri telah menyiapkan 1.836 personel yang tersebar mulai dari Polres jajaran dan backup dari Polda Kepri termasuk bantuan perkuatan dari TNI dan Satpol PP.
Baca Juga: Pedagang Barang Seken di Batam Mulai Kehabisan Stok
“Semuanya akan berperan dalam pengamanan jalur distribusi matearilistik pemilu serta objek vital yang menjadi prioritas kami menjadi maksimal seusai tahapan-tahapan kampanye,” ujarnya.
Polda Kepri sudah membentuk satgas untuk menindaklanjuti jika ada pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu nantinya yang dilaporkan masyarakat.
“Intinya masyarakat bisa melaporkan ke kami jika ada temuan pelanggaran tersebut,” kata dia.
Mengenai pemetaan kawasan rawan sudah ada satgas dalam operasi mantap Brata Seligi.
“Artinya pemetaan adalah konsumsi dari pada kami sebagai aparatur penegak hukum agar bisa memprediksi dan mengantisipasi sekaligus meredam potensi gangguan di wilayah Kepri,” terangnya.
Baca Juga: Belum Ada Jadwal Kampanye Capres-Cawapres di Batam
Ketua Divisi Sosialiasasi KPU Kepri, Jernih Millyati, mengatakan dalam rangkaian pengamanan pemilu 2024 KPU memiliki linmas sebanyak 11.828 yang direkrut untuk menjaga di TPS dan melibatkan Satpol PP. Sementara dari kepolisian pengamanan secara umum.
Dalam cooling system ini turut mengatur titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau sebanyak 1.710 titik.
“Lokasinya meliputi sepanjang jalan yang telah ditentukan. Tentunya ada sanksi jika ada partai politik yang melanggar dan pengawasan dari Bawaslu,” ujarnya. (*)
Reporter: Azis Maulana
