(F. Disbudpar untuk Batam Pos)
batampos – Persoalan Visa on Arrival (VoA) dan juga harga tiket, merupakan dua masalah yang seakan menjadi momok buat keberlagsungan iklim pariwisata di Kepulauan Riau (Kepri). Belum lagi mengenai target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari kementerian yang dinilai ambisius.
Kepri, menjadi salah satu provinsi di Indonesia sebagai border tourism. Namun banyak polemik yang dihadapi sehingga dirasa memberatkan lini pariwisata.
Soal VoA, sudah ada beberapa ajuan yang dilayangkan oleh pemerintah setempat, diantaranya short term visa. Sejak tahun lalu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, telah mengusulkan visa pendek tujuh hari dengan tarif Rp150 ribu.
Usulan tersebut mendapat angin segar dari pusat. Akan tetapi, ada beberapa konsekuensi jika proposal tersebut disetujui. Perubahan jenis dan tarif visa harus merubah dua produk regulasi sekaligus, yakni Peraturan Presiden (Perpres) tentang Visa dan Izin Tinggal, dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tarif Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Juga:Â Tak Lolos PPDB, Orangtua Titipkan Data Anak ke Sekolah, Berharap ada Kuota Tambahan
Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, Guntur Sakti, pada Rabu (26/6), di Batam. Dia memberi bocoran, bahwa akan ada empat skema visa untuk Kepri nantinya.
Pertama, skema bebas visa, itu berlaku untuk 10 negara yang sudah resume profile dengan Indonesia. Kedua, skema visa kunjungan 30 hari, eksisting Rp500 ribu, yang berlaku sekarang untuk 97 negara. Ketiga, kemungkinan akan berlaku visa pendek 14 hari dengan tarif sekitar Rp350 ribu. Dan keempat, visa pendek tujuh hari dengan tarif yang mungkin jauh lebih kompetitif.
“Untul visa pendek tujuh hari, saya belum berani menyebut angkanya karena ini belum final. Tapi akan ada empat skema visa kunjungan, hasil bocorannya. Mudah-mudahan ini akan membuat iklim pariwisata Kepri lebih kompetitif, affordable, dan memudahkan kita dalam pencapaian target kunjungan wisman tahun ini,” ujar Guntur.
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang saat ini sedang terjadi, merupakan suatu momen buat pemerintah turun tangan dan mengeluarkan insentif regulasi. Pasalnya, dari sisi pariwisata, penguatan dolar ke rupiah bisa memciptakan permintaan atau istilahnya create of demand.
“Peran pemerintah di sini bisa curi start dalam memberi insentif regulasi untuk menarik turis sebanyak-banyaknya, agar kita mendapatkan devisa sebanyak-banyaknya,” katanya.
Baca Juga:Â Asparnas Batam Jalin Kerjasama dengan Travel Agent Tiongkok untuk Datangkan Ribuan Wisatawan ke Batam
Terkait harga tiket yang acap kali jadi polemik, pihaknya tak dapat bertindak banyak, sebab itu merupakan sektornya Komisi Pengawas Persiapan Usaha (KPPU). Hanya saja, pemerintah dan stakeholders memberikan dukungan agar masalah itu terpecahkan.
“Saya hanya ingin menyampaikan satu pesan, mudah-mudahan momentum melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk KPPU dalam menggesa penurunan variabel cost terhadap tiket ini, sehingga harga tiket Batam ke Singapura bisa jauh lebih wajar dan berkeadilan untuk semua,” kata Guntur.
Ia menegaskan, bahwa problem yang dihadapi saat ini ada pada aksesibilitas. Di situ, ada dua hal, yaitu soal relaksasi kebijakan visa, serta tarif tiket. Andai dua masalah tersebut teratasi, maka akan berdampak besar bagi kebangkitan pariwisata Kepri.
Iklim pariwisata di Kepri dinilai tidak kompetitif, sebab dihadapkan dengan VoA yang mahal, juga polemik harga tiket yang tak berkesudahan. Yang jelas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, berharap ada titik balik yang baik atas itu semua.
“Mudah-mudahan ada gambaran, ada hilalnya. Kemudian, berharaplah, paralel dengan perjuangan kita pada penurunan harga tiket. Kalau itu terjadi dalam waktu bersamaan atau tidak begitu lama, saya yakin tidak begitu susah bagi kita untuk mengejar target kunjungan wisman, walaupun targetnya cukup ambisius,” kata Guntur.
Baca Juga:Â Tarif Parkir di Pelabuhan Internasional Sekupang Naik, Rp 7 Ribu Untuk Mobil dan Rp 3 Ribu untuk Motor
Sebaliknya, kalau umpamanya itu tak terealisasi dalam bulan ini, maka pihaknya sepakat meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menarekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, untuk merevisi target kunjungan wisman ke Kepri.
Sebagai informasi, Menteri Sandiaga Uno memberikan target tinggi terhadap kunjungan turis ke Kepri, sebesar 3 juta lawatan. Sementara, sampai April 2024 ini, tercatat baru ada 480.225 kunjungan wisman.(*)
Reporter: Arjuna
