batampos — Deretan perumahan yang dibangun di kawasan Tanjunguncang kini tampak terbengkalai, tak berpenghuni, dan sebagian besar bahkan belum terjual. Kondisi ini terjadi akibat pembangunan yang tidak disertai perencanaan matang, terutama dalam hal akses jalan dan sistem drainase.
Salah satu perumahan yang ada di dekat kawasan galangan kapal misalkan
jadi salah satu contoh nyata. Dari pantauan di lapangan, banyak unit rumah yang tampak kosong dan usang, bahkan meski telah berdiri sejak beberapa waktu lalu. Sebagian rumah sudah terjual, namun tak kunjung ditempati oleh pemiliknya.
Permasalahan utama yang membuat konsumen enggan membeli atau menempati rumah-rumah di kawasan ini adalah banjir dan akses jalan yang rusak parah. Saat musim hujan atau air laut pasang, banjir tak terelakkan karena letak perumahan yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai.
Ironisnya, kondisi diperparah oleh adanya penimbunan kawasan pesisir untuk pembangunan industri galangan kapal yang lahannya jauh lebih tinggi dari kawasan perumahan. Alhasil, air yang seharusnya mengalir keluar justru tertahan dan kembali menggenangi rumah warga.
Begitu juga dengan, sejumlah kompleks perumahan subsidi di wilayah sekitar juga mengalami nasib serupa. Banyak rumah yang belum laku, dan beberapa lainnya tidak ditempati karena masalah banjir dan akses jalan yang memprihatinkan.
“Di sini jangankan hujan, air laut naik saja sudah banjir,” ujar Amelia, salah seorang warga. Ia menambahkan bahwa kawasan perumahan lebih rendah dari permukaan tanah kawasan industri di sekitarnya, sehingga air sulit keluar karena saluran drainase yang kecil.
Pemandangan rumah-rumah dengan plang “Dijual” sudah menjadi hal biasa di kawasan ini. Meskipun harga rumah relatif murah, kondisi lingkungan yang tak mendukung membuat banyak orang enggan untuk membeli, apalagi menetap di sana.
Johanes, warga lain, mengungkapkan bahwa persoalan ini muncul karena pengembang membangun tanpa perencanaan matang dan pengawasan dari pihak terkait. “Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan izin pembangunan agar masyarakat tidak dirugikan,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebelumnya juga telah menyoroti permasalahan ini. Ia meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) untuk memperketat pengawasan terhadap proyek perumahan agar tak menimbulkan masalah banjir di kemudian hari.
Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa pembangunan tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik akan berdampak besar terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Tanpa solusi konkret, kawasan perumahan seperti di Tanjunguncang terancam terus menjadi kawasan ‘mati’ di tengah geliat pembangunan Batam.
Reporter : Eusebius Sara