batampos – Didaulat menjadi tuan rumah kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022, Pemerintah Provinsi Kepri menyuarakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk UMKM Kepri, khususnya Batam, saat dijual keluar daerah. Sementara Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, meminta pelaku UMKM bisa menghasilkan produk berorientasi ekspor, sehingga bisa bersaing di pasar global.
”Pembebasan PPN produk UMKM ini kita suarakan agar Usaha Mikro Kelas Menengah di Kepri bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di pembukaan Kampanye Gernas BBI 2022 di Hotel Marriott Harbour Bay Batam, Rabu (30/3/2022).
Hadir dalam kampanye Gernas BBI ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (hadir secara virtual, red), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan para pelaku UMKM dari berbagai daerah di Kepri.
Gernas BBI 2022 ini mengusung tema Expanding to the New Market, Recover Together, Recover Stronger dengan tagline UKMKepri #WithoutBorder.
Ansar menjelaskan, dengan pembebasan PPN saat produk UMKM dibawa atau dijual keluar Batam, maka transaksi atau permintaan barang dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha bisa semakin tinggi dan berkembang luas. Dengan begitu, menciptakan efek ganda manfaat terhadap perekonomian Kepri.
Berbagai upaya, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Kepri. Salah satunya melalui bantuan modal usaha. Namun khusus di Batam, berbagai produk UMKM terkendala saat akan dijual keluar dari Batam, karena harus membayar PPN 11 persen terlebih dahulu.
Karyawan Alya Layer Cake’s Batam membuat kue lapis legit dengan beberapa rasa di Perumahan Eden Park, Batam Center, Minggu (25/4/2021) lalu.
”Agar produk kami kompetitif, sebaiknya produk-produk yang keluar dari Batam ini, pemerintah bisa memberikan pengecualian, yakni bebas PPN 11 persen,” ujarnya.
Ansar mengatakan, jika pusat tak memberikan kemudahan itu, maka UMKM di Kepri sulit untuk berkembang. Bah-kan sulit untuk menembus pasar di luar Batam.
”Ini juga agar upaya kita memberi bantuan modal untuk pengembangan UMKM tak sia-sia,” jelasnya.
Ansar menambahkan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, tentang penggunaan anggaran belanja daerah, yaitu 40 persennya diwajibkan membeli produk dalam negeri, pihaknya sudah menyisihkan sekitar Rp 2,5 miliar untuk belanja produk UMKM dalam negeri.
”Ini salah satunya untuk mendorong UMKM kita. Kalau kita beli di luar semua, maka orang kita (Kepri) tak dapat apa-apa,” imbuhnya.
Untuk mendukung UMKM, dalam waktu dekat, Ansar juga akan mendatangkan alat pendeteksi bakteri. Hal ini dilakukan agar produk olahan pangan Kepri dapat bersaing di dunia kuliner internasional.
Selain itu, Pemprov Kepri juga membantu para UMKM mendapatkan sertifikat halal, serta memberikan kemudahan semua bentuk perizinan kepada pelaku UMKM.
Menkop UKM Dorong Produk UMKM Berorientasi Ekspor
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengharapkan, melalui Gernas BBI 2022 yang digaungkan dari Batam, Kepri, semakin banyak produk UKM atau UMKM maupun koperasi yang bisa menembus pasar global. Apalagi posisi Batam, Kepri, yang notabene berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.
Untuk itu, Teten meminta pelaku usaha di Kepri maupun wilayah lainnya di Indonesia, menghasilkan produk yang berorientasi ekspor, sehingga bisa memberi kontribusi pasa nilai ekspor Indonesia.
”Di dalam negeri saja kita sudah bersaing sengan produk dari luar, maka produk kita juga harus bersaing di pasar global,” ujar Teten di acara Gernas BBI tersebut.
Salah satu strategi yang dilakukan Menkop UKM adalah menarik buyer internasional ke Kepri, khususnya Batam, sehingga bisa memberikan masukan standar produk yang mereka butuhkan.
”Germas BBI di Kepri ini kita melibatkan 8.490 UMKM unggulan dari tujuh kabupaten/kota. Kita berharap buyer internasional yang datang di ajang promosi ini tertarik,” ujar Teten.
Sejumlah buyer internasional diundang di ajang Gernas BBI 2022 di Kepri ini. Di antaranya berasal dari Malaysia, Singapura, Australia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat, Belanda, dan Uni Emirat Arab.
Teten menjelaskan, untuk menarik minat para buyer internasional ini, pihaknya menggelar 75 rangkaian kegiatan di Kepri dan DKI Jakarta yang dibagi dalam enam kluster. Pertama, perluasan akses pasar. Kedua, peningkatan sumber daya manusia. Ketiga, peningkatan rantai pasok global. Keempat, peningkatan akses pembiayaan. Kelima, market intelligence, dan keenam, digitalisasi produk UMKM.
”Kita ingin UMKM kita ini tak asal menghasilkan produk, namun bingung menjualnya. Makanya, kita bantu menemukan pasarnya dengan membekali mereka kemampuan membaca pasar, baik dalam negeri maupun global,” ujar Teten.
Termasuk mendampingi para pelaku UMKM agar go digital. Dengan begitu, akan semakin menemukan market global, sebab produk yang dihasilkan bisa diakses para buyer dari berbagai negara.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang hadir secara virtual me-ngatakan, saat ini sudah 20 juta UMKM masuk ke ekosistem digital sejak diluncurkan Gernas BBI ini 14 Mei 2020.
”Sampai Februari 2022 ini, total sudah 20 juta UMKM yang onboarding. Saya berharap diikuti peningkatan nilai transaksi e-commerce,” ujarnya.
Luhut menyebutkan, pada 2023 mendatang, jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital bisa mencapai 30 juta unit. Untuk itu, ia meminta Menkop UKM dan pemerintah daerah serta kementerian terkait lainnya membantu pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang, sehingga produk mereka bisa masuk ke pasar global.
Sementara itu, Menteri Ekraf Sandiaga Uno mengatakan, sekarang saatnya masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri. Salah satu upayanya adalah memberdayakan dan memajukan UMKM.
”Arahan Pak Presiden, kita harus lebih memaksimalkan produk dalam negeri dan mengupayakan produk kita bisa diminati pasar luar juga,” ujarnya.
Pengusaha Batam Tolak PPN 11 Persen Penjualan Gas ke Perusahaan
Pemerintah telah mengesah-kan UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk kelompok barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak terkecuali untuk Gas Bumi (Natural Gas).
Akibatnya, Perusahaan Gas Negara (PGN) di Batam berencana akan mengenakan PPN sebesar 11 persen untuk gas yang dijual di Batam ke perusahaan-perusahaan konsumen gas yang ada di Batam termasuk dalam hal ini Bright PLN Batam.
Sebagai akibatnya, harga jual gas di Batam dipastikan akan melonjak secara signifikan. Dan kemungkinan kenaikan tarif ini berakibat dengan kenaikan tarif listrik di Batam. Ini sebagai akibat mahalnya gas akibat pengenaan PPN oleh PGN tersebut.
Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) telah menegaskan bahwa Penyerahan Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB kepada pe-ngusaha di KPBPB lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN. Termasuk di dalamnya KPBPB Batam.
Ketua Kadin Provinsi Kepri Ma’ruf Maulana mengatakan, pihaknya akan menggalang dukungan dari berbagai asosiasi pelaku usaha di Kepri dan Batam jika pengenaan PPN terhadap gas di Batam ini merugikan para pelaku usaha. ”Kita semua akan memprotes keras jika ternyata rencana penerapan pajak terhadap gas di Batam ini merugikan para pelaku usaha di Batam,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf mengimbau untuk PGN dan juga Kantor Pajak di Batam berhati-hati menerapkan pengenaan PPN terhadap gas ini di Batam. Karena Batam merupakan kawasan FTZ yang tidak seharusnya dikenakan PPN terhadap barang dan jasa yang diserahterimakan di Batam, termasuk untuk komoditas gas bumi.
”Tidak seharusnya pelaku usaha di Batam dibuat repot lagi dengan pengenaan pajak terhadap gas yang dijual di Batam karena aturannya sudah sangat jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2021,” katanya.
Sementara itu, Ketua Apindo Kota Batam, Rafki Rasyid menanggapi hal ini dengan memberikan peringatan bah-wa kondisi pelaku usaha di Batam sudah cukup sulit dengan belum pulihnya kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
”Kalau ditambah lagi dengan penerapan PPN untuk gas yang dijual di Batam maka tentunya akan semakin mematikan usaha di Batam,” katanya. (*)
Reporter : AZIS MAULANA | EGGI IDRIANSYAH
