batampos -Sebanyak 122 anak dari belasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan di Kota Batam akhirnya memiliki identitas resmi akta lahir gratis yang diserahkan di halaman Kantor Kejari Batam, Rabu (24/1).
Pemberian akte lahir gratis ini merupakan program 100 hari Kejari Batam. Kegiatan ini berawal dari banyaknya anak dari LKSA di Batam yang belum memiliki akte lahir. Hal itu tentunya berdampak pada hak-hak anak yang tidak bisa didapat secara maksimal.
BACA JUGA: Lampu PJU Padam? Laporkan Lewat Nomor WhatsApp Ini
Kondisi ini mendapat perhatian dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Rudi Margono, yang akhirnya meminta Kejaksaan Negeri Batam memfasilitasi untuk anak-anak LKSA mendapatkan indentitas atau akta lahir yang jelas dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam.
Selain mendapat indentitas, anak-anak tersebut juga mendapat sejumlah bantuan dari Kejari Batam, Kejari Kepri, Kementrian Sosial RI hingga Forkopimda Kota Batam lainnya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi program dari Kejaksaan Negeri Batam. Dimana program tersebut telah menyelamatkan anak-anak yang terlahir kurang beruntung hingga mendapatkan status indentitas yang jelas.
“Saya mengapresiasi program ini, apalagi ini semua tak mudah. Namun saya yakin, koordinasi dari semua Forkompinda dapat menjadikan hal ini mudah. Terutama atas iniasia yang dikeluarkan Kejaksaan untuk memfasilitasi, ini sudah sangat luar biasa,” ujar Risma usai menyerahkan langsung indentitas anak yang telah jadi serta bantuan di Halaman Kantor Kejari Batam, Rabu (24/1).
Menurut Risma, berdasarkan undang-undang, anak Indonesia wajib memiliki indentitas. Namun pada kenyataanya masih banyak anak di wilayah Indonesia yang masih belum memiliki identitas. Padahal, identitas adalah syarat mutlak untuk berbagai keperluan, terutama untuk pendidikan.
“Saya berharap program ini bisa berkelanjutan dan menjadi contoh bagi daerah lain. Apalagi, untuk identitas ini kegunaannya sangat luarbiasa. Saya saja kalau tak punya identitas, pasti bakal kelabakan,” jelas Risma.
Ia juga menceritakan berbagai pengalaman terkait identitas anak. Dimana ada bantuan, namun tak bisa disalurkan karena terkendala indentitas yang belum ada.
“Ada bantuan dari Kemensos, tapi sulit disalurkan karena terbentur dengan data. Akhirnya saya inisiatif sendiri. Saya mencoba memasukkan identitas anak dari LKSA, akan tetapi yayasan kesulitan untuk memberikan itu. Akhirnya saya gunakan foto sebagai identitas, yang menjelaskan orang yang dimaksud ada,” ungkap Risma.
Dijelaskan Risma, identitas sangat diperlukan bagi setiap warga negara Indonesia, karena itu ia berharap semua instansi yang mempunyai kewenangan untuk membantu anak-anak di LKSA, sehingga mendapatkan identitas yang jelas.
“Mari bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak di panti asuhan. Anak-anak panti berhak untuk berhasil dan sukses,” pinta Risma.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Rudi Margono mengatakan saat ini masih banyak anak-anak di panti asuhan yang tak memiliki identitas jelas. Karena itu, ia berharap dengan adanya program akta gratis dan KIA, anak-anak di LKSA bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang lain.
“Dengan sinergitas dengan instansi terkait, kami siap memberikan pendampingan. Kami sanggup mendampingi dan berharap menjadi pilot projek kartu identitas anak,” ungkap Rudi Margono.
Menurut dia, untuk tahap pertama ada 122 anak dari LKSA yang resmi memiliki akta lahir dan KIA. Dimana tercatat di LKSA ada sekitar 500 anak yang tidak memiliki identitas
“Ini merupakan program berkelanjutan. Masih ada 500 anak-anak di LKS yang belum memiliki identitas, ini akan terus kita perjuangkan,” jelas Rudi Margono.
Ridi Margono menyebutkan, bahwa semua anak yang lahir di Indonesia, adalah anak Indonesia. Baik itu ditemukan orang tuanya atau tidak, tetaplah anak Indonesia. Pihaknya sebagai Jaksa Pengacara Negara, siap membantu.
“Kepada Dinsos dan Disduk, jangan ragu. Kami siap memberikan pendampingan, agar anak-anak kita di panti asuhan mendapatkan haknya,” kata Rudi Margono.
Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam I Ketut Kasna Dedi menyampaikan, sebelum acara ini digelar, pihaknya sudah melakukan survei di sejumlah panti asuhan yang ada di kota Batam, dan menemukan banyak sekali anak yang membutuhkan legalitas diri. Akan tetapi terbentur dengan atura adminstrasi.
“Ini merupakan program dari Kajati Kepri, data sementara yang ki dapat lebih dari 80 panti asuhan di Batam, sebagian besar anak disana membutuhkan legalitas identitas diri. Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kita akan melakukan pendampingan,” ujar Kasna Dedi.
Labih lanjut Kasna menjelaskan, untuk data sementara, dari 16 panti asuhan, terdapat lebih dari 80 anak yang membutuhkan akte dan identitas diri lainnya. Menurutnya, untuk mendapatkan data yang akurat, pihaknya bekerja sama dengan Disduk, Dinsos dan LKSA, dengan tujuan semua anak Indonesia khususnya Kota Batam yang berada di panti asuhan bisa mendapatkan haknya.
“Secara kolektif kita akan melakukan pendataan ulang, agar semua anak-anak di panti asuhan bisa mendapatkan haknya,” terang Kasna.
Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan program kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Batam dan Pemerintah Kota Batam tersebut bentuk perhatian terhadap anak panti asuhan di bawah naungan LKSA agar mendapatkan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
“Semoga dokumen kependudukan ini bisa bermanfaat untuk ke depannya,” ujar Rudi.
Ia berharap, program ini pun bisa terus berlanjut. Sehingga, permasalahan sosial berupa dokumen kependudukan anak terlantar dan yatim piatu di Batam bisa terselesaikan. Mengingat, pertambahan penduduk di Batam cukup tinggi selama tiga tahun terakhir.
Dalam kesempatan itu, beberapa anak menyampaikan rasa terimakasihnya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa mendapat identitas diri.
“Alhamdulillah saya bisa sekolah dengan baik. Terimakasih bantuan bapak dan ibu semua. Saya ingin kuliah dan mendapatkan beasiswa biar sukses,” ujar salah satu anak
Risma juga sempat menangis terharu melihat anak-anak di Batam yang bernasib kurang beruntung bisa mendapatkan indentitas diri. Sehingga hak nya sebagai anak di Indonesia sama dengan lainnya. (*)
Reporter: Yashinta
