batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat mulai menunjukkan hasil positif di Kota Batam. Hingga awal Oktober 2025, capaian program ini sudah menyentuh angka 62 persen dari total sasaran 220 ribu siswa SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Yusal, mengatakan sebanyak 188.742 siswa dari 464 sekolah dan posyandu telah menerima manfaat program MBG.
“Untuk sekolah saja, capaian pelaksanaan MBG sudah di atas 70 persen, dan terus meningkat seiring dengan perluasan jangkauan distribusi di lapangan,” ujar Yusal, Kamis (9/10).
Baca Juga: Lauk Basi, Anak Sakit, Program MBG Disorot, Pemerintah Perketat Pengawasan
Ia menjelaskan, pengelolaan dapur MBG di Batam sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Satuan Tugas Pangan dan Gizi (SPPG). Pemko Batam, lanjutnya, turut mendukung program nasional tersebut dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung, termasuk lahan untuk dapur umum tambahan.
“Pemko Batam sudah mengajukan usulan lahan ke Bapanas melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung pembangunan dapur umum tambahan,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan gizi anak sekolah. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, menegaskan pihaknya akan terus mengawal ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam dan Kepri. Hal ini menyusul adanya insiden yang sempat terjadi di lapangan dan menjadi perhatian publik.
Wahyu menyebut Gubernur Kepri beserta wakilnya sudah turun langsung meninjau dapur penyedia MBG. Mereka juga meminta agar perbaikan bisa segera dilakukan.
“Saya berharap apa yang disampaikan Pak Gubernur bisa dilaksanakan dengan baik oleh dapur MBG, karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa-siswi di Kota Batam,” ujar Wahyu.
Ia menekankan, jika standar operasional prosedur (SOP) dijalankan dengan baik, kasus serupa tidak akan terulang kembali. DPRD Kepri bersama pemerintah provinsi akan terus melakukan pemantauan dan kunjungan ke dapur MBG di seluruh Batam maupun Kepri.
“Kami mengawal ini dengan baik karena prihatin atas kejadian tersebut. Saat ini memang masih baru, mungkin SOP-nya belum berjalan maksimal. Mudah-mudahan kalau SOP sudah dijalankan dengan baik, tidak ada lagi kasus serupa,” jelasnya.
Terkait kemungkinan penghentian dapur SPPG yang tidak menjalankan sesuai SOP, Wahyu menyebut hal itu masih akan dikoordinasikan dengan Gubernur. Jika ke depan masih ditemukan pelanggaran, pihaknya mendorong adanya sanksi tegas.
“Kalau setelah evaluasi masih ada kejadian lagi, maka perlu diberikan sanksi yang lebih tegas, termasuk pencabutan izin dan diganti dengan yang lebih siap,” tegasnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra