f. Eusebius / Batam Pos
batampos – Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat bersinergi dalam mengatasi persoalan banjir yang semakin meresahkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga bentangan alam terbuka serta kawasan hutan agar tetap hijau demi keseimbangan lingkungan.
Suhar juga menyoroti urgensi ketersediaan sistem drainase yang ideal, termasuk drainase lingkungan dalam setiap progres pembangunan, khususnya pada kawasan perumahan yang menjadi bagian dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan). Menurutnya, sistem drainase yang baik harus menjadi perhatian sejak awal perencanaan pembangunan.
Tak hanya itu, Suhar menyebutkan bahwa di wilayah hilir, aktivitas reklamasi harus dikendalikan secara ketat. Reklamasi yang tidak terawasi dapat menghambat aliran air dan memperparah potensi banjir di berbagai wilayah Kota Batam.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak proyek pembangunan yang bertentangan dengan harapan tersebut. Masih ditemukan proyek yang membuka kawasan penghijauan tanpa kajian lingkungan, mengganggu saluran drainase, atau bahkan menutup aliran sungai yang sudah ada.
Cut and fill atau aktivitas pematangan lahan yang marak terjadi di kawasan Batuaji, Sagulung, hingga Marina dinilai tidak sejalan dengan arahan Dinas Bina Marga. Aktivitas tersebut sering kali menyebabkan perubahan kontur lahan secara drastis dan berdampak pada aliran air alami.
Sorotan dari masyarakat terus berdatangan. Rinaldi, warga Marina, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap banyaknya proyek pematangan lahan di kawasan Marina yang bermasalah.
“Penimbunan lokasi resapan dan aliran air banyak terjadi. Kami khawatir dampaknya akan semakin parah jika tidak segera ditindak,” ujarnya, Jumat (16/5).
Ia juga mencontohkan proyek di samping Perumahan Graha Mas yang menurutnya mencoba menutup dan mempersempit saluran drainase.
“Air jadi meluap ke jalan saat hujan. Drainasenya sempit dan sudah tidak mampu menampung air lagi,” tambah Rinaldi.
Di Kavling Plus Seitemiang, warga juga mengeluhkan hal serupa. Proyek pematangan lahan di kawasan tersebut bahkan telah menimbun lokasi resapan air dan danau kecil.
“Kami sudah merasakan dampaknya. Saat banjir besar beberapa waktu lalu, akses jembatan putus dan warga kesulitan keluar-masuk,” ujar Suryani, warga setempat.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Batam tidak hanya berhenti pada komitmen semata. Di awal masa jabatannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra telah menyatakan tekad untuk menertibkan pembangunan bermasalah dan mengatasi persoalan banjir.
Kini, warga menanti aksi nyata berupa pengawasan dan penindakan tegas terhadap proyek-proyek yang melanggar aturan.
“Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Kalau dibiarkan terus, yang jadi korban ya masyarakat,” tutup Rinaldi. (*)
Reporter: Eusebius Sara