batampos – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI mendeteksi banyak aktifitas pemanfaatan pulau kecil di Kepri yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan ada aktifitas reklamasi yang menghilangkan pulau kecil dengan cara menggabungkan beberapa pulau kecil jadi pulau besar.
Ini mengkuatirkan sehingga Menkopolhukam bersama lintas kementerian lain membentuk tim Gabungan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil di Indonesia (TGP5KI) untuk mengawasi dan memantau pemanfaatan pulau-pulau kecil yang ada di Tanah Air. Sejauh ini tim ini sudah memetakan sedikitnya ada tujuh provinsi yang rawan dengan pemanfaatan pulau kecil non prosedural dan Kepri masuk diantaranya.
Baca Juga: Tiket Online Mulai Diujicoba di 2 Pelabuhan Domestik Batam
“Di Kepri ada pulau kecil yang digabungkan jadi satu (dengan proyek reklamasi). Ada juga yang pemanfaatannya tanpa izin seperti untuk resort. Ini yang mau kita tertibkan agar pengelolaan pulau terkecil ini tidak menumbuhkan masalah lingkungan dan merugikan negara,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam yang menjabat sebagai ketua TGP5KI Laksamana Muda TNI Kisdiyanto.
TGP5KI yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam ini nantinya akan bekerja maksimal mengawasi dan menjaga pulau-pulau kecil yang ada agar tetap ada dan terjaga kelestariannya serta pemanfaatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: Polda Kepri Amankan 700 Ribu Batang Rokok Non Cukai di Batam, Segini Nilai Kerugian Negara
“Selain pengawas, tim juga akan memaksimalkan sosialisasi terkait aturan pemanfaatan pulau kecil yang sesuai dengan aturan dan tidak berdampak dengan lingkungan,” ujar Kisdiyanto.
Sosialiasi ini bertujuan untuk mendukung program investasi agar pemanfaatan pulau terkecil tetap sesuai dengan aturan yang ada. (*)
Reporter: Eusebius Sara