
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam memulai rapat pleno penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Rabu (4/12). Pleno yang digelar di Harris Resort Barelang ini dimulai dengan penghitungan suara dari kecamatan yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkecil, yaitu Kecamatan Bulang.
“Kami memulai pleno dari Kecamatan Bulang karena memiliki jumlah DPT paling sedikit, dengan enam kelurahan dan 25 TPS,” kata Ketua KPU Batam, Mawardi.
Selanjutnya, penghitungan dilanjutkan dengan Kecamatan Galang dan Belakang Padang. Hingga sore hari, proses pleno masih berlangsung dengan tertib dan aman.
Baca Juga: BP Batam Tunda Pemindahan Operasional Kapal Pelni ke Pelabuhan Bintang 99
Dalam pleno tersebut, PPK Kecamatan Bulang membacakan hasil rekapitulasi suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Pasangan calon nomor urut 1, Ansar Ahmad dan Nyanyang Harris Pratamura, unggul dengan perolehan 3.141 suara, mengalahkan pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq, yang memperoleh 2.787 suara. Total suara sah di Kecamatan Bulang mencapai 5.928, dengan 285 suara tidak sah.
Sementara itu, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, pasangan nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, berhasil meraih kemenangan dengan 4.636 suara. Mereka mengungguli pasangan nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood, yang memperoleh 1.244 suara. Total suara sah dalam kategori ini mencapai 5.880, dengan 333 suara tidak sah.
Selain menyampaikan hasil rekapitulasi suara, PPK Kecamatan Bulang juga melaporkan beberapa kejadian khusus yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satu di antaranya adalah masalah terkait formulir C-pemberitahuan yang telah diselesaikan di tingkat PPK.
Baca Juga: Alokasi Lahan di Batam Dihentikan
PPK juga mencatat adanya dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan pasangan calon tertentu. Selain itu, terdapat laporan mengenai dugaan keterlibatan TNI-Polri, yang menjadi perhatian serius selama proses pemilihan.
Money politik juga menjadi sorotan dalam laporan tersebut. Modus yang digunakan termasuk pembagian uang kepada pemilih sebelum hari pencoblosan, serta kegiatan pasar murah dan syukuran dalam pelantikan presiden yang diduga memiliki tujuan politis. Laporan ini akan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Hingga saat ini, pleno penghitungan suara tingkat kota di Batam masih berlangsung untuk kecamatan lainnya. Mawardi berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang transparan dan adil bagi semua pihak.
“Kita berharap Pilkada 2024 ini menjadi cerminan demokrasi yang berkualitas,” pungkas Mawardi. (*)
Reporter: Eusebius Sara



