batampos – Sekitar 200 kepala sekolah SD dan SMP negeri se-Kota Batam menghadiri sosialisasi pengelolaan dana BOS yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam bekerja sama dengan **Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Selasa (16/9).
Acara yang digelar di Gedung Gurindam Disdik Batam ini membahas pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS sekaligus menjawab keresahan banyak kepala sekolah atas pemberitaan oleh oknum wartawan yang dinilai tidak berimbang.
Diskusi dimulai pukul 10.00 WIB dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari PWI Kepri, PWI Batam, Disdik Batam, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Batam, Inspektorat, dan Polresta Barelang.
Ketua PWI Batam, M. Khafy, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar karena banyak kepala sekolah merasa cemas menghadapi pemberitaan yang menyudutkan, terutama terkait dana BOS.
“Kami di PWI mendengar langsung keresahan bapak dan ibu kepala sekolah. Dan sebagai organisasi profesi wartawan, kami berkewajiban menjaga marwah jurnalistik, termasuk menegakkan kode etik, agar berita yang disampaikan ke publik berimbang dan tidak menyesatkan,” tegas Khafy.
Ia menyampaikan bahwa PWI Batam siap menjadi mitra sekolah, bukan ancaman. “Kalau ada informasi yang mau disampaikan, kami terbuka. Ada call center PWI, bisa dihubungi. Setiap informasi akan diverifikasi ulang sebelum tayang,” tambahnya.
Senada, Ketua PWI Kepri Syaibansah juga mengingatkan bahwa wartawan tidak boleh menerbitkan berita tanpa konfirmasi dari narasumber.
“Kalau ada wartawan yang tidak konfirmasi, itu melanggar Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Jadi bapak ibu cukup sampaikan informasi yang benar, selebihnya kami yang bertanggung jawab menjaga pemberitaan tetap proporsional,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, tugas wartawan hanya sebatas mengolah dan menyajikan informasi. “Wartawan tidak boleh jualan produk atau menawarkan barang di luar tugas jurnalistik. Kalau ada yang begitu, itu bukan wartawan, tapi oknum,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, menyambut baik inisiatif PWI. Ia mengakui bahwa isu dana BOS memang sensitif dan sering menjadi sorotan publik, terutama menjelang laporan penggunaan anggaran.
“Ada tiga isu utama yang sering muncul di sekolah: PPDB, dana BOS, dan sumbangan dari orang tua siswa. Untuk itu saya minta seluruh kepala sekolah mengelola dana BOS dengan baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Hendri.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini khusus digelar untuk kepala sekolah SD dan SMP negeri. “Hari ini hadir 64 kepala SMP dan 136 kepala SD. Kami juga undang Inspektorat, Kominfo, Polresta Barelang, dan Kejaksaan, agar diskusi ini komprehensif,” jelasnya.
Hendri berharap forum seperti ini bisa menjadi ruang dialog yang sehat antara pendidik dan wartawan. Dengan begitu, tidak ada lagi kesan bahwa media hanya datang untuk mencari kesalahan.
“Kita ingin kepala sekolah merasa tenang dan fokus bekerja. Jangan sampai takut berlebihan hanya karena pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Pahami prosedur, pahami hak jawab, dan jalankan tugas sesuai aturan,” ujarnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra