batampos – Rencana pengembangan kawasan Rempang kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, Senin (16/9) kemarin. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, ingin langkah pasti BP Batam dalam menjalankan arahan pemerintah tanpa praktik pemaksaan terhadap masyarakat.
Dia juga meminta Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan secara detail pendekatan yang dilakukan. Tujuannya agar isu relokasi yang kerap menjadi pertanyaan berulang di forum DPR dapat dijawab tuntas.
“Bagaimana pendekatan yang diambil sesuai arahan Pak Prabowo, juga sinkronisasi dengan kebijakan Menteri KKP, Menteri Imigrasi, dan kementerian lain yang mendukung? Jangan sampai persoalan ini terus dipertanyakan,” kata Andre.
Baca Juga: Kepala BP Batam Dampingi Menteri Transmigrasi RI Serahkan 94 SHM kepada Warga Rempang
Menanggapi hal itu, Amsakar menyebut program pengembangan di kawasan Tanjung Banon, Rempang, masih berjalan sesuai rencana. Saat ini, sudah dibangun 304 unit rumah untuk warga terdampak, dan ke depan ditambah 200 unit lagi. Menurutnya, pembangunan itu mendapat dukungan dari sejumlah kementerian dan lembaga.
“KKP akan membangun dermaga, sementara BP Batam menyiapkan sekolah, masjid, perkantoran pemerintah, hingga fasilitas TNI/Polri,” kata dia.
Dia menambahkan, kawasan tersebut dirancang menjadi permukiman dengan fasilitas lengkap agar masyarakat mendapat kepastian tempat tinggal layak. Di sisi lain, warga yang bersedia direlokasi akan memperoleh lahan seluas 500 meter persegi berikut kepastian hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Yang tidak mau, tidak ada persoalan. Tapi harus ada legalitas terhadap status warga. Ini menghitamputihkan kepemilikan yang sebelumnya belum jelas,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di Batam selama ini masyarakat lebih banyak mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) daripada SHM. Program relokasi ini justru memberi peluang bagi warga untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah.
Amsakar menyampaikan langkah yang ditempuh BP Batam saat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. Ia menolak anggapan adanya pemaksaan dalam program relokasi Rempang.
“Tak ada yang namanya mematok-matok, apalagi gas air mata. Sampai bulan ke-enam masa jabatan kami, saya jamin tidak ada langkah seperti itu,” kata dia.
Menurutnya, pendekatan persuasif menjadi strategi utama. BP Batam akan terus berdialog dengan masyarakat agar program berjalan tanpa gejolak. (*)
Reporter: Arjuna