batampos – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BP Batam, Senin (23/12). Mereka memprotes polemik agraria yang terjadi di Pulau Rempang, terutama terkait rencana PSN Rempang Eco-City.
Di tengah kontroversi yang mengemuka, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif. Pemerintah mengklaim berbagai program pembangunan, termasuk PSN, bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial.
Kepala Biro Humas dan Protokoler BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan berbagai langkah strategis untuk mensukseskan PSN tersebut.
“Kami berupaya memanfaatkan potensi investasi melalui insentif fiskal dan nonfiskal, kerja sama dengan sektor swasta, serta optimalisasi regulasi. Tujuannya adalah untuk memastikan semua pihak mendapatkan manfaat tanpa ada yang dirugikan,” ujarnya.
Pembangunan Rempang Eco-City merupakan bagian dari PSN, sebagaimana diatur dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini dirancang untuk memanfaatkan wilayah Pulau Rempang, yang telah menjadi tanggung jawab BP Batam sejak 1992 namun belum berkembang optimal.
Menurut BP Batam, proyek ini diproyeksikan dapat menarik investasi sebesar Rp175 triliun dan menciptakan sekitar 30 ribu lapangan kerja. Selain itu, dampaknya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Rempang, Batam, dan Kepri secara keseluruhan.
Namun, Tuty menyebut masih ada hambatan, termasuk keberadaan pihak-pihak yang dianggap menginginkan kegagalan proyek ini.
“Kami tidak akan menyerah. Semua langkah konkret sedang diambil, mulai dari perubahan status tanah menjadi HPL BP Batam, hingga relokasi warga terdampak ke lokasi yang lebih baik,” kata dia.
Meski disebut membawa manfaat besar, rencana pembangunan ini menuai penolakan dari sebagian besar warga Rempang. Protes mahasiswa hari ini menggambarkan keresahan masyarakat yang merasa hak atas tanah mereka terancam.
Menanggapi hal tersebut, BP Batam berjanji bahwa masyarakat terdampak akan menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan.
“Pemerintah fokus memberikan harapan baru bagi generasi mendatang, termasuk melalui penyediaan fasilitas relokasi yang lebih baik dan modern,” kata Tuty.
BP Batam juga mengimbau masyarakat untuk mendukung proyek ini demi masa depan yang lebih cerah. Pihaknya optimis, Rempang akan menjadi mesin ekonomi baru bagi Indonesia.
“Ini bukan hanya tentang investasi, tetapi juga tentang membangun kesejahteraan dan martabat bangsa,” ujarnya. (*)
Reporter: Arjuna
