batampos– Rencana pengoperasian kapal Roro yang menghubungkan Batam, Indonesia dengan Johor, Malaysia, dipastikan belum bisa terwujud tahun ini.
Pemerintah masih memerlukan waktu untuk melakukan kajian mendalam terhadap rute pelayaran internasional tersebut.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa saat ini rencana trayek Roro Batam–Johor masih berada dalam tahap pembahasan internal di Kementerian Perhubungan. Kajian itu juga melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi operator kapal Roro, yaitu PT ASDP Indonesia Ferry.
“Masih dalam pengkajian di internal dulu. Dalam waktu dekat akan kembali dikaji, kita minta Dirjen Laut dan Darat untuk mematangkan trayek ini,” kata Menteri Dudy Purwagandhi, Rabu (5/11).
BACA JUGA: BP Batam Gelar Management Exposé, Sampaikan Hasil Feasibility Study Jalur RORO Batam–Johor
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru membuka rute pelayaran internasional ini sebelum seluruh aspek teknis dan pengawasan benar-benar siap.
Menurutnya, faktor keamanan dan potensi pelanggaran hukum menjadi perhatian utama dalam pembahasan tersebut.
“Batam kan dekat dengan negara tetangga. Tentu potensi penyelundupan besar kalau Roro ini beroperasi. Kita perlu pertimbangan yang matang agar tidak kecolongan dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” ujar Dudy.
Menteri Dudy juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi sebelum rute Roro Batam–Johor diresmikan.
Ia meminta agar pengawasan di lapangan nantinya dilakukan secara ketat oleh Bea Cukai, Kepolisian, Imigrasi dan pihak pelabuhan.
“Kalau sudah jalan, harus ada sistem pengawasan yang kuat. Jadi tidak cukup hanya izin berlayar, tapi juga kesiapan lintas instansi,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Mei lalu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam telah menyampaikan rencana pembukaan rute penyeberangan internasional Batam–Johor Bahru.
Rute tersebut rencananya akan melayani pelayaran melalui Pelabuhan Bintang 99 Persada di Batu Ampar, Batam.
ASDP bahkan menargetkan layanan Roro lintas negara itu dapat mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2025.
Pihak perusahaan mengklaim rute ini akan memperkuat konektivitas ekonomi antara Batam dan Johor serta memperlancar arus logistik dan wisata.
Namun, dengan adanya pengkajian ulang dari Kementerian Perhubungan, target tersebut berpotensi mundur.
Pemerintah ingin memastikan semua prosedur dan regulasi terpenuhi sebelum rute internasional ini benar-benar dibuka.
Salah satu poin yang dikaji adalah kesiapan pelabuhan dan sistem administrasi lintas batas.
Sebab, pelayaran internasional membutuhkan standar layanan berbeda dibandingkan pelayaran domestik. Apalagi pelayaran kapal Roro ini, penumpang bisa membawa kendaraannya menuju negara tetangga.
Selain itu, pemerintah juga akan memeriksa kelayakan armada yang akan digunakan, mulai dari aspek keselamatan pelayaran hingga kepatuhan terhadap aturan internasional.
Dengan demikian, harapan masyarakat Batam dan pelaku usaha untuk segera menikmati layanan Roro menuju Johor harus sedikit bersabar.
Pemerintah menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan bentuk penundaan tanpa alasan, melainkan langkah kehati-hatian agar rute tersebut nantinya berjalan aman, tertib, dan menguntungkan kedua negara. (*)
Reporter: Ihsan