batampos – Kecamatan Sagulung yang dikenal sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Batam, dinilai perlu tambahan satu puskesmas lagi. Camat Sagulung, Muhammad Hafiz, mengatakan saat ini sudah ada tiga puskesmas yang melayani masyarakat, namun jumlah tersebut belum mampu mengimbangi tingginya kebutuhan layanan kesehatan.
“Sagulung ini penduduknya paling banyak, jadi memang perlu pemerataan layanan medis. Tambahan puskesmas sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan,” ujar Hariz, Jumat (15/8).
Satu puskesmas baru sebenarnya sudah selesai dibangun tahun ini di wilayah Sungai Pelunggut. Namun, puskesmas tersebut belum bisa digunakan karena sejumlah kendala administrasi dan anggaran. Meski demikian, pembangunan puskesmas lain juga tengah direncanakan di wilayah Tembesi.
Baca Juga: BP Batam Tutup Akses ke Telaga Bidadari, Pencinta Wisata Alam Kecewa
“Lahan sudah ada, usulan juga sudah masuk. Tinggal pelaksanaan saja, semoga tahun depan benar-benar bisa terlaksana sesuai rencana,” tambahnya.
Kebutuhan tambahan fasilitas ini mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam. Kepala Dinkes, Didi Kusmarjadi, menjelaskan bahwa pembangunan Puskesmas Sungai Pelunggut rampung awal 2025, namun pengadaan alat kesehatan baru dianggarkan tahun ini.
“Anggaran tahun 2024 hanya untuk pembangunan fisik. Untuk peralatan dan fasilitas pendukung baru dialokasikan tahun ini, sehingga butuh proses. Tapi pengadaan alkes sudah mulai berjalan,” kata Didi.
Selain soal anggaran, Didi mengungkapkan ada kendala regulasi yang memperlambat proses operasional puskesmas. Pemerintah pusat memberlakukan perubahan struktur organisasi puskesmas, yang mengharuskan penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota (Perwako).
Baca Juga: Lindungi Generasi, Vaksin HPV Kini Gratis Lewat Program Sekolah
“Perubahan aturan ini membuat kita belum bisa menempatkan pegawai atau mengangkat kepala puskesmas sebelum perwako terbaru disahkan. Targetnya, kalau Agustus ini perwako rampung, September Puskesmas Sungai Pelunggut sudah bisa diresmikan,” jelasnya.
Didi menambahkan bahwa regulasi baru ini mengubah jabatan kepala puskesmas dari struktural menjadi fungsional, termasuk menghapus jabatan kepala tata usaha dan mengganti sistem kerja menjadi berbasis klaster. “Ini menyesuaikan kebijakan nasional agar layanan lebih optimal,” terangnya.
Hafiz berharap masyarakat turut mendukung dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar pelayanan medis bisa berjalan maksimal. “Kami optimis jika semua proses berjalan lancar, Sagulung akan punya layanan kesehatan yang lebih merata,” tutupnya. (*)
Reporter: Eusebius Sara