batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar pertemuan tatap muka bersama para pelaku usaha dan asosiasi di Kota Batam di Ruang Balairungsari, Kantor BP Batam, Rabu (16/4). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha demi mewujudkan Batam sebagai kawasan investasi yang unggul, aman, dan kondusif.
Kegiatan ini digelar dalam rangka menyosialisasikan Program Kerja BP Batam 2025–2029 sekaligus membangun ruang dialog terbuka antara pimpinan BP Batam dan para pelaku usaha. Hadir langsung Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, para deputi, serta jajaran Forkopimda Kepri dan Kota Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa BP Batam tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra strategis dunia usaha. Ia mengajak seluruh pihak untuk membangun kolaborasi yang kuat demi menjadikan Batam sebagai magnet investasi nasional.
“Kita semua punya tanggung jawab yang sama, membawa perubahan bagi Batam agar tumbuh lebih hebat dan dahsyat. Mari kita bangun energi bersama agar Batam menjadi daerah investasi yang aman, nyaman, dan kompetitif,” kata Amsakar dalam sambutannya.
Amsakar menekankan, BP Batam akan menerapkan perencanaan partisipatif yang melibatkan tenaga profesional, dunia usaha, hingga masyarakat, sebagai bagian dari komitmen transparansi dan pembangunan berkelanjutan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya mempercepat proses perizinan yang selama ini menjadi keluhan utama para pelaku usaha.
Dalam kesempatan yang sama, Amsakar menyampaikan langkah konkret yang sedang diambil BP Batam, termasuk penghapusan berbagai dokumen persetujuan teknis (Pertek) yang dinilai mempersulit proses perizinan.
Langkah ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2025 tentang penyederhanaan pelayanan di kawasan perdagangan bebas Batam. Kini, proses yang sebelumnya memakan waktu hingga dua bulan ditargetkan rampung dalam waktu kurang dari satu bulan—bahkan lebih cepat jika data dan dokumen lengkap.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa pihaknya terus membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dan tidak ingin lagi mendengar keluhan soal rumitnya birokrasi. “Kami hadir bukan untuk mempersulit, tapi untuk menyelesaikan. Jika ada kendala, jangan sungkan sampaikan. Kami ingin pengusaha nyaman menjalankan usaha di Batam,” ungkapnya.
Li juga menekankan pentingnya menciptakan kepercayaan dan persepsi positif terhadap Batam sebagai daerah tujuan investasi. Menurutnya, kemajuan dunia usaha akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Forum silaturahmi ini juga menjadi ajang BP Batam menyampaikan transformasi pelayanan, termasuk integrasi pengelolaan lahan dan penyederhanaan proses PPKPR (Persetujuan Pemanfaatan Ruang), serta penguatan sistem pelayanan berbasis transparansi, kepastian waktu, dan efisiensi.
Selain membahas regulasi, BP Batam juga mendorong kontribusi pelaku usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk mempercepat pembangunan yang inklusif. “Kalau Batam aman, nyaman, dan tertata, semua akan diuntungkan. Termasuk pelaku usaha itu sendiri,” kata Amsakar.
Silaturahmi ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, menandakan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap visi besar pembangunan Batam. Dengan sinergi yang semakin erat antara regulator dan dunia usaha, BP Batam optimistis akan tercipta lompatan pertumbuhan yang signifikan.
“Target kita bukan hanya percepatan izin. Tapi juga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, iklim investasi yang sehat, dan Batam yang semakin kompetitif di level nasional dan regional,” ujar Li. (*)
Reporter: FISKA JUANDA