batampos– Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan berencana membangun Sekolah Rakyat di daerah Nongsa. Sekolah ini nantinya akan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang menyediakan akses pendidikan gratis dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa lahan seluas delapan hektare telah disiapkan untuk proyek tersebut. Namun, pelaksanaan pembangunan masih menunggu data terbaru dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya DT-SEN 1 yang dirilis oleh Kementerian Sosial.
“Lahannya yang sudah disiapkan di Nongsa ada sekitar 8 hektare. Cuma kami masih menunggu data DT-SEN 1 yang baru dirilis oleh Kementerian Sosial,” ujar Tri, Selasa (1/7).
Tri menjelaskan, Sekolah Rakyat ini akan berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Selain kurikulum yang akan disusun secara khusus, sekolah ini juga akan menyesuaikan pendekatan pembelajarannya agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan siswa dari keluarga rentan.
BACA JUGA:Â Tahun ini, Diprioritaskan untuk Jenjang SMA, Sekolah Rakyat untuk Anak dari Keluarga Tidak Mampu
“Sekolah Rakyat ini akan memiliki pendekatan berbeda dari sekolah konvensional, terutama pada kurikulum dan segmentasi siswanya. Kurikulumnya dibuat berbeda, tapi kami tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikannya dan akan menyediakan tenaga pengajarnya,” terangnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Batam hanya akan bertanggung jawab dalam hal penyediaan lahan dan tenaga pendidik. Sementara pembangunan fisik akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pembangunan nanti melalui anggaran pusat, yakni Kementerian PUPR. Kami di daerah lebih fokus menyiapkan tenaga pendidik dan kurikulum,” jelasnya.
Tri menambahkan, konsep Sekolah Rakyat yang menggabungkan tiga jenjang pendidikan dalam satu kawasan. Namun hal ini masih dalam tahap kajian, mengingat ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Konsepnya seperti kawasan pendidikan terpadu. Di sana all in, dari SD, SMP, sampai SMA. Tapi tentu saja ini harus dikaji dulu. Jangan sampai ketika semua jenjang digabung dalam satu lokasi justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Kami harus pastikan konsep ini matang sebelum diterapkan,” kata dia.
Lebih jauh, Tri berharap kehadiran Sekolah Rakyat nantinya bisa menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak. Sekolah ini juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di Kota Batam.
“Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi alternatif pendidikan inklusif yang menjangkau siswa dari latar belakang ekonomi rentan dan menurunkan angka putus sekolah,” tutupnya. (*)
Reporter: Rengga