batampos – Jelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Batam Juni mendatang, sekolah swasta masih dibayangi kekurangan siswa, akibat peminat sekolah negeri yang terus meningkat.
Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa menjelaskan mendekati musim PPDB ada kekhawatiran sekolah swasta tidak kebagian murid.
Hal ini bisa menyebabkan sekolah kekurangan hingga tutup operasional. Seperti di daerah pemilihan (dapil) di Sagulung. Tahun lalu beberapa sekolah tutup, karena sepi peminat.
“Ini polemik, di tengah euforia PPDB sekolah negeri yang membeludak ada sekolah swasta yang gigit jari,” kata dia saat dijumpai usai Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (15/5).
Baca Juga:Â Hendak ke Sekupang, Ibu Guru Dijambret di Jalan Raya Sei Temiang
Persoalan menahun ini masih belum ada solusinya. Satuan pendidikan yang sepi peminat ini harus menjadi perhatian dari pemerintah.
“Meskipun mereka diberikan waktu menerima siswa lebih awal, nyatanya sekolah tersebut tetap sepi dan akhirnya tutup beroperasi,” Mustofa menerangkan.
Rencana pemberian insentif kepada sekolah swasta juga urung dilaksanakan. Uluran tangan dari pemerintah sebenarnya sangat penting membantu sekolah ini bertahan.
“Ada banyak sekolah swasta yang masih merintis, dan sudah lama juga ada. Namun kesulitan mendapatkan siswa karena semua ingin ke negeri.
Baca Juga:Â Nagoya Dikepung Banjir, Bak Sungai
Anggota Fraksi PKS ini membeberkan masalah kekurangan guru dan rombongan belajar juga belum bisa teratasi.
“Di swasta guru ada dan rombel tersedia. Di negeri malah sebaliknya. Jadi harus ada solusi ini. Jangan dibiarkan seperti ini terus,” ucapnya.
Menurutnya, ada beberapa solusi yang bisa diambil, salah satunya mendorong bantuan kepada sekolah swasta melalui bantuan operasional daerah (Bosda).
“Namun tidak dilanjutkan karena ada klausul yang berbenturan. Karena satuan pendidikan tidak diperbolehkan menerima bantuan ganda. Karena sudah ada dana BOS pusat. Ke depan akan kami godok lagi apa yang bisa dilakukan untuk mendorong sekolah swasta tidak sepi peminat. Mungkin skema insentif SPP, tapi bagaiman caranya itu yang akan kami bahas di periode berikutnya,” beber Mustofa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid menyampaikan solusi insentif SPP bisa dilakukan untuk menyeimbangkan serapan sekolah negeri dan swasta.
Baca Juga:Â Maju di Pilwako, Sekdako Batam Jefridin Siap Mundur Dari ASN
Kendati demikian, kebijakan ini harus dibahas lebih intens bersama DPRD Kota Batam. Untuk menerapkan aturan baru tentu harus ada kajian, dan payung hukumnya.
“Setiap PPDB digelar, masalah tetap sama. Swasta tak ada siswa, negeri malah membludak. Kalau begini terus polemik sekolah double sif juga tak ada habisnya,” terang Jefridin.
Pemerintah selama ini sudah mendorong sekolah swasta menjaring murid lebih dulu. Namun tetap saja orangtua ingin anaknya ke sekolah negeri. Terutama sekolah yang dulunya berlabel sekolah unggulan.
“Semua lagi dipetakan oleh Disdik. Kami ingin ada perubahan dalam sistem PPDB ini. Perlahan dan bertahap akan dibenahi, agar Batam bisa melahirkan pendidikan yang lebih baik,” Jefridin mengharapkan. (*)
Reporter: Yulitavia
