batampos – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam angkat suara soal polemik daya tampung sekolah negeri di Kota Batam yang terbatas.
BMPS yang menaungi seluruh sekolah swasta mulai tingkat TK hingga SMP berharap pemerintah melihat dan merangkul sekolah swasta untuk mengatasi persoalan daya tampung tersebut.
”Kami (sekolah swasta) ada. Kami sangat bersedia untuk menampung anak-anak ini (yang tak diterima di sekolah negeri, red). Kami mitra pemerintah. Pasti ada solusi kalau kami dipandang dengan baik,” ujar Ketua BMPS Kota Batam, Muhammad Raihan.
Sesuai dengan data yang ada, anggota BMPS Kota Batam mencapai 200-an sekolah. Jumlah ini sangat mampu mengakomodir semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMPataupun SD.
Begitu juga dengan SMA dan SMK, BMPS Provinsi Kepri juga mampu mengakomodir semua, sebab SMA dan SMK swasta di Kota Batam juga sangat mencukupi.
”Intinya, di kebijakan pemerintah saja. Kalau semua mau akomodir di sekolah negeri ya tentu tak akan habis polemik ini. Kami ada loh. Persoalan SPP dan biaya administrasi lainnya tentu ada solusinya jika pemerintah mau merangkul kami dengan baik,” ujarnya.
Raihan sependapat dengan Ombudsman, bahwa kebijakan penambahan ruangan kelas baru atau rombongan belajar (rombel) serta penambahan jumlah siswa setiap rombel di sekolah negeri, bukanlah solusi yang tepat untuk mempertahankan mutu pendidikan di sekolah.
Kebijakan ini hanya untuk menyenangkan hati masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pemerataan siswa ke sekolah swasta adalah solusi yang tepat demi mempertahankan mutu pendidikan di sekolah.
”Swasta juga punya fasilitas yang memadai. Sangat taat dengan aturan yang ada. Ada kelebihan dengan berbagai pelatihan, bimbingan dan kegiatan ekskul,” ujarnya.
”Kami selalu kekurangan siswa setiap tahunnya. Sementara, sekolah negeri melimpah ruah dan terus dipaksakan untuk mengakomodir semua anak. Ini harus diubah biar persoalan PPDB ini bisa terurai,” kata Raihan, lagi.
Terkait biaya pendidikan yang mahal, kata Raihan, tidak semua sekolah swasta mematok biaya SPP yang tinggi. Ada banyak sekolah yang biaya SPP hampir sama dengan sekolah negeri.
Mahalnya SPP atau biaya pendidikan sekolah swasta itu bukan keputusan yang mutlak. Sekolah swasta juga punya kebijakan tersendiri untuk orangtua siswa yang benar-benar tidak mampu.
”Jadi intinya, mari lihat kami sekolah swasta ini ada. Pasti ada solusi kalau dibicarakan dengan baik. Pemerintah harus peran aktif untuk hal seperti ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, melarang semua sekolah menambah rombel, menambah jumlah siswa per kelas melebihi ketentuan, dan melarang penerimaan setelah proses PPDB rampung.
Selain mencegah potensi pungutan liar (pungli), Lagat juga melihat pentingnya menjaga mutu pendidikan dengan tidak memaksakan semua masuk sekolah negeri.
Apalagi masih banyak sekolah swasta yang bisa jadi pilihan yang tak terserap di sekolah negeri.(*)
Reporter: Eusebius Sara
