batampos – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto menyebutkan beberapa sekolah negeri saat ini kondisinya sudah penuh dan kemudian ada juga beberapa sekolah yang menerapkan dua sif. Sehingga ketika dibuka rombel lagi atau penambahan rombel tentunya tidak akan memungkinkan mengingat jumlah guru yang juga terbatas.
“Untuk SMP tiga sif jelas tak kondusif, ” ujarnya.
Oleh sebab itu ia mengarahkan agar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri untuk masuk ke sekolah swasta. Sebab kata Tri sudah ada ketentuan sekolah swasta wajib menyekolahkan anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu khusus bagi sekolah yang menerima insentif guru swasta dari pemerintah.
“Ini yang akan saya tegaknya regulasinya, bahwa sekolah swasta harus membuka seluas-luasnya kesempatan belajar bagi anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu,” ujar Tri.
Ia mengaku sudah meminta kepada seluruh perguruan swasta di awal tahun lalu untuk membuat pernyataan bahwa mereka menyekolahkan secara gratis siswa tak mampu di sekolahnya masing-masing. Namun tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan yayasan sekolah swasta. “Kalau misal hanya bisa 4 orang ya 4 orang saja, jadi saya menegakan ketentuannya itu, aturan sudah ada tinggal menegakan saja,” tegas Tri.
Strategi ini sambung Tri, ia jalankan agar Perguruan swasta dapat tetap eksis membantu pemerintah dalam mendidik dan mencipkatan SDM yang berkualitas untuk generasi Batam.
“Jadi mohon kerjasamanya kita berusaha memberikan yang terbaik memberikan kesempatan yang seluasnya bagi anak Batam biar dapat bersekolah, ” ungkap Tri.
Pemerhati Pendidikan Riki Indrakary menyebutkan, pemerataan distribusi siswa baru ini sangat penting dipahami. Dimana saat ini rasio jumlah ruang kelas belajar sekolah negeri dan sekolah swasta itu berbanding 35 persen negeri dan 65 persen rasio ruang kelas tersebut ada di sekolah swasta.
“Artinya apa, Dinas Pendidikan tidak perlu lagi membangun sekolah baru ataupun ruang kelas baru. Cukup mengoptimalkan ruang kelas yang tersedia saat ini baik itu yang ada di sekolah negeri maupun swasta,” ujarnya.
Hal itu terbukti lanjutnya, banyak sekolah swasta terutama islam terpadu yang full day school yang diminati banyak orang tua siswa. Hanya saja biayanya yang dinilai oleh sebagian orang cukup mahal menjadi kendala para orang tua saat ini.
“Sebenarnya itu bisa disubsidi. Dihitung untuk membangun sekolah baru dibutuhkan biaya sekitar Rp 17 miliar, operasional satu tahun termasuk air dan listrik itu sekitar Rp 2 miliar. Katakanlah Rp 20 miliar satu gedung sekolah dan kalau itu kita distribusikan menjadi beasiswa bagi anak bina lingkungan dan yang tidak mampu secara keuangan, maka permasalahan siswa tak tertampung sekolah negeri lagi tak terjadi,” tuturnya.
Sebab kata Riki, nantinya anak bina lingkungan dan juga mereka yang tidak mampu secara keuangan itu akan dibiayai pemerintah melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. Sebenrnya rencana mengenai Bosda ini sudah pernah dibahas untuk dijadikan sebuah peraturan daerah.
Padahal kata Riki, kalau Bos Daerah ini bisa dijalankan maksimal, tentu ke depan tidak akan ada lagi sekolah swasta di Batam yang akan kekurangan siswa. Sebab, Anak-anak bina lingkungan yang berada di sekolah swasta tersebut akan tertampung di sekolah tersebut serta dibiayai oleh daerah.
“Artinya dengan BOS daerah ini ada timbal balik sekolah swasta kepada pemerintah. Kalau sekarang ada insentif guru swasta. Pemberian isentif ini ditata ulang sehingga ada timbal balik ke pemerintah semisal dalam menampung anak kurang mampu ataupun anak-anak bina lingkungan, ” terangnya.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam itu juga menyampaikan dana insentif guru swasta ini juga tidak kecil. Bahkan di masa ia masih menjabat sebagai Ketua komisi IV di tahun 2017, anggaran yang disalurkan pemerintah sudah mencapai Rp 45 miliar namun tetap tidak berdampak kepada pemerataan distribusi PPDB sekolah negeri maupun swasta. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra