batampos – Upaya Pemerintah Kota Batam untuk memeratakan akses pendidikan bagi calon murid SD dan SMP terus berjalan maksimal. Namun, seiring terbatasnya daya tampung sekolah negeri, tidak semua calon murid dapat tertampung di sekolah-sekolah negeri. Untuk itu, sekolah swasta kini menjadi alternatif solusi pemerataan yang didorong pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun skema bantuan biaya pendidikan bagi calon siswa yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan memilih masuk sekolah swasta. “Kami sedang godok bantuannya. Prinsipnya agar tidak ada anak yang terhambat sekolah hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri,” ujarnya, Minggu (6/7).
Tri menjelaskan, bantuan tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan kategori kemampuan ekonomi orang tua. Saat ini, Disdik bersama pihak terkait tengah memetakan pola antara kategori siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Ini yang sedang kami petakan bersama sekolah swasta. Kita lihat nanti, apakah bantuan diberikan secara penuh atau sebagian, tergantung kondisi ekonomi orang tua siswa,” katanya.
Disdik Batam juga mengimbau kepada para orang tua agar tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Pasalnya, setiap sekolah negeri memiliki batas maksimal daya tampung yang tidak bisa dilampaui sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan.
“Sekolah negeri itu punya batasan. Jadi tidak semua bisa masuk. Pemerataan menjadi kunci agar semua anak tetap bersekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegas Tri.
Ia menyebut, langkah pemerataan yang sudah dilakukan selama sepekan terakhir berjalan cukup efektif. Calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri mulai diarahkan ke sekolah lain dalam satuan wilayah yang sama, dan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada sekolah-sekolah favorit.
Di lapangan, pemerataan dilakukan melalui koordinasi langsung dengan sekolah-sekolah negeri yang masih memiliki kuota. Untuk jenjang SD, seperti di Sei Beduk, calon murid diarahkan ke SDN 16 dan SDN 58 secara seimbang, guna menghindari penumpukan.
Seiring penutupan posko pendaftaran tambahan di Gedung Gurindam pada Jumat (4/7) lalu, Disdik Batam kini fokus pada proses akhir penempatan dan validasi data murid yang telah mendaftar dan melakukan pengaduan.
Sebelumnya, tercatat lebih dari 22 ribu calon murid mendaftar untuk jenjang SD dan SMP negeri. Namun sekitar seribu lebih mengalami kendala administratif sehingga harus menempuh jalur penempatan tambahan atau diarahkan ke sekolah swasta.
“Intinya, tidak boleh ada anak Batam yang tidak bersekolah. Pemerintah hadir untuk memastikan itu, baik melalui sekolah negeri maupun swasta,” kata Tri.
Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan bantuan pendidikan bagi murid di sekolah swasta akan dituangkan dalam ketetapan resmi setelah proses pendataan dan verifikasi selesai. Bantuan ini diharapkan mulai bisa direalisasikan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Dengan upaya ini, Pemko Batam berharap seluruh anak usia sekolah di Kota Batam dapat mengakses pendidikan secara merata tanpa hambatan, baik dari sisi lokasi maupun ekonomi keluarga. (*)
Reporter: Eusebius Sara