batampos – Sekolah swasta di Kota Batam masih kekurangan siswa baru untuk tahun ajaran 2024/2025 ini. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah negeri, yang mana dalam beberapa tahapan PPDB yang sudah dilaksanakan, peserta yang mendaftar jauh melebihi kuota daya tampung dari sekolah-sekolah yang ada.
Tingkat SD negeri yang mendaftar mendekati 13 ribu peserta. Begitu juga tingkat SMA dan SMK yang sudah mendaftar mencapai angka 17 ribuan peserta, sementara daya tampung SMA dan SMK di Batam hanya diangkat 14 ribuan.
Ini jadi masalah sebab, tidak semua peserta yang mendaftarkan akan masuk sekolah negeri. Solusi yang ditawarkan hanya satu yakni sekolah swasta. Mereka yang tidak lolos PPDB di sekolah negeri disarankan masuk ke sekolah swasta.
Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu tidak bisa menuruti semua kemauan orangtua atau calon peserta didik ini. Apapun alasan kuota daya tampung sekolah tetap ada batasannya demi mutu pendidikan yang baik.
Baca Juga: Ratusan Calon Siswa SD di Batam Tak Tertampung di Sekolah Negeri
“Tetap tidak bisa akomodir semua. Yang tidak lolos kita minta pengertian untuk ke sekolah swasta karena memang kuota daya tampung sekolah ada batasannya,” ujar Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam Kasdianto.
Batam Pos yang menelusuri beberapa sekolah swasta di Batam khususnya di wilayah Batuaji dan Sagulung, dari tingkat SD hingga SMA/SMK umumnya masih kekurangan peserta didik baru. Beberapa sekolah swasta favorit yang biasanya ramai peminat bahkan masih kekurangan siswa.
Sekolah Yos III di Batuaji misalkan peserta didik yang sudah mendaftar baru kisaran 80 persen dari kuota daya tampung yang ditargetkan. Padahal PPDB sudah dimulai dari Desember 2023 lalu.
“Mudah-mudahan di sisa masa PPDB ini bisa tercapai,” ujar Kepala SD Yos Sudarso III Batam di Batuaji Marianus Sihotang, Rabu (19/6).
Baca Juga: 628 Calon Siswa SD di Batam Tak Tertampung di Sekolah Negeri
Kekurangan minat peserta didik di sekolah swasta ini diakui Marianus juga karena proses PPDB sekolah negeri yang masih berlangsung. Masih banyak orangtua yang ingin memasukan anak mereka ke sekolah negeri.
“Mungkin nanti kalau sudah tak lolos (PPDB Sekolah Negeri) baru cari sekolah swasta. Tak apa kita siap tampung kalau kuotanya masih mencukupi,” ujarnya.
Marianus Sihotang yang cukup aktif di berbagai organisasi dan lembaga pendidikan swasta di Kota Batam ini menyebut, tidak ada masalah dengan kualitas pendidikan di sekolah swasta. Justru banyak sekolah swasta yang kualitasnya lebih baik dari sekolah negeri. Begitu juga dengan biaya pendidikan, umumnya terjangkau oleh kalangan pekerja di Kota Batam.
“Apalagi di Batuaji dan Sagulung ini, Rata-rata terjangkau. Kami ada wadah kelompok kerja Kepala Sekolah Swasta, kami sering diskusi dan memang hampir sama semua biaya pendidikan di sekolah swasta. Jadi untuk kualitas dan biaya pendidikan di sekolah swasta tidak jadi masalah sebenarnya. Ada kok kebijakan keringanan-keringan untuk keluarga yang memang kurang mampu,” tutur Marianus.
Baca Juga: RS Keluarga Husada dan Klinik Harapan Kita Berkurban
Senada disampaikan oleh Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam Muhammad Raihan. Sekolah swasta di Batam umumnya masih kekurangan siswa atau peserta didik baru. Perlu dukungan dan perhatian dari pemerintah atas kebijakan PPDB di sekolah Negeri ini agar sekolah swasta di Batam tetap eksis.
“Kami (sekolah swasta) ada. Kami sangat bersedia untuk menampung anak-anak ini. Kami mitra pemerintah. Pasti ada solusi kalau kami dipandang dengan baik,” ujarnya.
Sesuai dengan data yang ada, sekolah swasta di Kota Batam, kata M. Raihan, mencapai ribuan sekolah dan ini sangat mampu mengakomodir semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP ataupun SD. Begitu juga dengan SMA dan SMK, BMPS Provinsi Kepri juga mampu mengakomodir semua sebab SMA dan SMK swasta di kota Batam juga sangat mencukupi.
“Intinya di kebijakan pemerintah saja. Kalau semua mau akomodir di sekolah negeri ya tentu tak akan habis polemik ini. Kami ada loh. Persoalan SPP dan biaya administrasi lainnya tentu ada solusinya jika pemerintah mau merangkul kami dengan baik,” ujarnya.
Dijelaskannya, kebijakan penambahan ruangan kelas baru atau penambahan jumlah siswa di sekolah negeri bukanlah solusi yang tepat untuk mempertahankan mutu pendidikan di sekolah. Kebijakan ini hanya untuk menyenangkan hati masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pemerataan siswa ke sekolah swasta adalah solusi yang tepat demi mempertahankan mutu pendidikan di sekolah.
Baca Juga: Pemukiman Akan Digusur, Warga Kampung Baru Datangi Kantor Lurah Seibinti
“Swasta punya fasilitas yang memadai. Sangat taat dengan aturan yang ada. Ada kelebihan dengan berbagai pelatihan, bimbingan dan kegiatan ekskul. Kami selalu kekurangan siswa setiap tahunnya. Sementara sekolah negeri melimpah ruah dan terus dipaksakan untuk mengakomodir semua anak. Ini harus dirubah biar persoalan PPDB ini bisa terurai,” kata Raihan.
Terkait biaya pendidikan yang mahal, kata Raihan, tidak semua sekolah swasta mematok biaya SPP yang tinggi. Ada banyak sekolah yang biaya SPP hampir sama dengan sekolah negeri. Mahalnya SPP atau biaya pendidikan sekolah swasta itu bukan keputusan yang mutlak. Sekolah swasta juga punya kebijakan tersendiri untuk orangtua siswa yang benar-benar tidak mampu.
“Jadi intinya mari lihat kami sekolah swasta ini ada. Pasti ada solusi kalau dibicarakan dengan baik. Pemerintah harus peran aktif untuk hal seperti ini,” ujarnya. (*)
Reporter: Eusebius Sara