batampos – Angka perceraian di Kota Batam masih tergolong tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) Batam mencatat, sepanjang 2024 terdapat lebih dari 2.000 kasus perceraian, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara hingga pertengahan 2025, jumlahnya sudah mencapai 690 perkara, yang sebagian besar merupakan cerai gugat atau gugatan yang diajukan oleh pihak istri.
Tingginya angka perceraian ini menjadi perhatian serius Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji menegaskan pentingnya menelusuri akar masalah sebelum melakukan langkah penanganan.
“Apapun peristiwanya harus dicek sebabnya, termasuk di Kepri ini. Kalau memang sudah tahu sebabnya, nanti akan ada yang menangani,” ujar Wihaji usai meresmikan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, Jumat (24/10).
Data PA Batam menunjukkan, sebagian besar perceraian di kota ini dipicu oleh masalah ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sekitar 60 persen di antaranya merupakan cerai gugat, menandakan banyak istri yang memilih mengakhiri rumah tangganya karena tidak mendapat nafkah atau perlakuan layak dari suami.
Pasangan dengan usia pernikahan 3–10 tahun menjadi kelompok paling rentan terhadap perceraian, sedangkan rentang usia 25–40 tahun mendominasi perkara di meja hijau.
Menurut Wihaji, BKKBN memiliki sejumlah direktorat yang berperan khusus dalam pembinaan keluarga, salah satunya melalui program Bina Ketahanan Keluarga. Program ini berfokus pada pencegahan, edukasi, serta pendampingan pasangan suami istri agar mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.
“Kalau memang ada masalah, bisa dikonsultasikan. Di kantor perwakilan ini juga tersedia layanan konsultasi tentang ketahanan keluarga. Harapannya, setiap masalah bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, masa-masa kritis dalam pernikahan sering menjadi titik rawan bagi banyak pasangan, terutama di kota industri seperti Batam yang memiliki tingkat tekanan ekonomi tinggi.
“Kemarin kita juga mengadakan talkshow tentang isu-isu ketahanan keluarga. Intinya, kalau tahu penyebab perceraian, kita bisa cari solusinya. Dalam hal ini yang menangani adalah bidang bina ketahanan keluarga,” ujar Wihaji.
Dengan karakter Batam sebagai kota urban dan padat industri, Wihaji menilai dibutuhkan sistem pembinaan keluarga yang lebih kuat dan terstruktur sejak dini.
Ia berharap kantor perwakilan BKKBN Kepri yang baru diresmikan bisa menjadi pusat rujukan masyarakat dalam mencari solusi permasalahan rumah tangga.
“Ketahanan keluarga yang kuat adalah fondasi pembangunan bangsa,” tegasnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra