batampos – Wakil Wali Kota Batam sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Batam, Li Claudia Chandra, menyatakan penanganan stunting bukan sekadar program kerja pemerintah.
Dalam Rapat Koordinasi TPPS Batam yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (18/6), ia menyebut stunting adalah misi kemanusiaan yang harus dijalankan dengan aksi nyata.
“Ini bukan sekadar program kerja, tapi misi kemanusiaan. Tidak boleh ada satu pun anak yang tumbuh tanpa gizi dan perlindungan kesehatan. Ini bukan mimpi, ini target bersama yang harus dijalankan secara konsisten,” katanya.
Rapat yang dipimpinnya itu merupakan bagian dari pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting berdasarkan Strategi Nasional (Stranas) 2025-2029. Strategi ini menekankan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci untuk menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di tingkat lokal.
“Stunting bukan hanya tugas pemerintah. Mencegah stunting ini butuh kerja nyata, bukan cuma laporan saja. Kita harus membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya. Libatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan dunia usaha,” kata dia.
Ia juga meminta agar seluruh pemangku kepentingan tidak hanya menerima laporan dari bawah, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung. Menurutnya, efektivitas penanganan stunting sangat bergantung pada kedisiplinan pelaksanaan di lapangan.
“Kita tidak cukup hanya menerima laporan. Harus ada monitoring dan evaluasi rutin yang benar-benar dijalankan. Kita harus hadir di tengah masyarakat,” ujar dia.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Studi Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan penurunan angka stunting di Batam, dari 16,1 persen pada tahun 2023 menjadi 14 persen pada 2024. Meski membaik, TPPS menilai capaian ini belum cukup dan menargetkan percepatan penurunan di tahun 2025.
Untuk tahun 2025 ini, TPPS Batam menetapkan sasaran intervensi terhadap 24.262 ibu hamil, 24.284 anak usia bawah dua tahun, 43.593 balita, 95.226 remaja putri, 4.828 calon pengantin, serta 480.019 rumah tangga.
Li Claudia juga menekankan intervensi sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebagai masa krusial dalam tumbuh kembang anak. Ia meminta kelurahan dan kecamatan rutin melaporkan kegiatan penyuluhan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Sebagai bentuk inovasi, ia menggagas pembentukan tim kreatif dalam TPPS. Tim ini akan bertugas memproduksi konten edukatif, seperti video dan materi digital lainnya yang menyasar remaja putri, ibu hamil, dan masyarakat luas melalui media sosial.
“Media sosial itu efektif untuk menyebarkan pesan edukasi secara masif. Kita harus masuk ke ruang-ruang yang paling sering diakses masyarakat,” ujarnya.
Selain edukasi digital, Li Claudia juga mendorong pelaksanaan kegiatan posyandu yang lebih kreatif. Ia meminta para camat dan lurah menyelenggarakan kegiatan dengan pendekatan yang menyenangkan, seperti penyediaan makanan sehat, penyuluhan gizi, hingga pelibatan anak-anak dan remaja dalam kampanye cegah stunting.
Sementara itu, Sekda Jefridin menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh anggota TPPS. Ia menyebut penanganan stunting sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masa depan generasi Batam.
“Stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan rapat. Kita perlu kerja konkret, intervensi langsung, dan sentuhan kasih sayang terutama dari Ibu Wakil Wali Kota dengan hati seorang ibu. Dengan kolaborasi lintas sektor, saya yakin Batam bisa menjadi kota bebas stunting,” kata dia. (*)
Reporter: Arjuna