batampos – Rapat koordinasi (rakor) mengenai pelaksanaan Pilkada digelar. Rapat ini dihadiri oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung, serta dari KPU Batam, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), berlangsung di Kantor Wali Kota Batam Kamis (26/9).
Rakor ini menjadi salah satu langkah penting pemerintah dan KPU Batam dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada, mengingat tahapan demi tahapan harus dilalui tanpa hambatan yang berarti.
Pjs Wali Kota Batam, Andi Agung menjelaskan, rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada di wilayah Batam. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk terus memonitor perkembangan yang terjadi di lapangan.
“Kami memonitor betul apa yang terjadi di lapangan yang belum selesai. Itu yang akan kami rapatkan ulang kembali. Persiapan ini harus dimatangkan. Kewajiban pemerintah adalah memfasilitasi pelaksanaan Pilkada ini agar jangan sampai ada kendala,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua KPU Batam, Mawardi menyoroti rendahnya antusiasme masyarakat dalam mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam merekrut 12 ribu calon anggota KPPS.
“Melihat antusias dari pendaftar KPPS kecil, maka salah satu faktor untuk memastikan terpenuhinya jumlah 12 ribu calon KPPS ini adalah mempermudah proses pendaftarannya,” kata Mawardi.
Mawardi juga menyebutkan bahwa besaran honor bagi anggota KPPS kali ini lebih kecil dibandingkan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Bahkan angkanya kemungkinan di bawah Rp1 juta.
“Informasinya honor KPPS di bawah satu juta, dan itu diberikan setelah semua hasil rekapitulasi disampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tugas mereka juga relatif singkat, hanya dua hari,” ujar dia.
Dalam rakor tersebut, pemerintah setempat juga membahas beberapa persoalan yang akhri-akhit ini terjadi. Seperti kelangkaan gas melon, hingga pengentasan masalah banjir.(*)
Reporter: Arjuna
