batampos – Pemerintah tengah mematangkan rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Program ini rencananya akan mulai beroperasi pada Juli 2025 dan berada di bawah naungan Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, mengatakan bahwa program ini memang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Namun, pada tahap awal, Sekolah Rakyat akan memprioritaskan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Sekolah Rakyat itu memang untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Jenjang pendidikannya untuk SD, SMP, dan SMA. Tapi tahun ini diprioritaskan untuk SMA,” ujar Tri Wahyu, Kamis (1/5).
Ia menambahkan, jenjang SD dan SMP kemungkinan baru akan dibuka tahun depan, setelah mempertimbangkan banyak hal.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Diisi Guru ASN, Kadisdik Batam Soroti Tantangan Regulasi dan Kekurangan Guru
Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 mencakup 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional, sementara desil 2 mencakup kelompok 11–20 persen terendah.
Meski menyasar kelompok rentan, pendaftaran akan tetap melalui proses seleksi berlapis. Verifikasi ekonomi menjadi tahap awal, disusul dengan tes akademik untuk mengukur kesiapan belajar calon peserta.
Program ini mengusung konsep boarding school atau sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kurikulum nasional yang diperkuat dengan pelajaran karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Semua biaya pendidikan akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Baca Juga: Prabowo Targetkan 200 Sekolah Rakyat, Batam Siap Dukung Rencana Nasional
Sementara itu Tri menyebutkan, setiap tahun jumlah calon siswa yang masuk SD di Batam berkisar antara 20.000 hingga 22.000 orang. Sedangkan untuk lulusan SD yang melanjutkan ke SMP, diperkirakan juga mencapai 20.000 siswa tahun ini.
Diketahui, pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi untuk Sekolah Rakyat, tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, Kalimantan, hingga Papua. Fasilitas yang disiapkan meliputi asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga.
Program ini merupakan hasil sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian PMK, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, BKN, serta pemerintah daerah dalam hal penyediaan lahan, tenaga pendidik, dan pengembangan kurikulum.
“Ini adalah bagian dari strategi menyiapkan generasi emas Indonesia. Harapannya bisa memutus rantai kemiskinan dan menciptakan SDM unggul di masa depan,” tulis keterangan resmi pemerintah. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra