batampos – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan hingga kini belum ada keberatan yang diutarakan oleh pelaku usaha dunia hiburan atas kenaikan pajak hiburan.
“Yang jelas pasti itu sudah berdasarkan kajian, sudah berdasarkan kondisi di lapangan, dan sebagainya. Pemerintah membuat kebijakan pasti berdasarkan analisa, dan sebagainya. Satu lagi, pajak- pajak itu juga akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan lainnya,” kata dia, Jumat (12/1).
Seperti yang terlihat saat ini, fasilitas jalan, dan lainnya dibangun dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Tugas pemerintah dalam hal ini adalah memastikan angka kunjungan ke Batam tinggi, sehingga akan berdampak terhadap keberlangsungan bisnis dari pelaku usaha, termasuk juga sektor hiburan ini.
Baca Juga: Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Bapenda Batam Targetkan Pendapatan Rp 60 Miliar
Kondisi sektor hiburan saat ini sudah pulih seperti sebelum Covid-19. Hal ini terlihat dari capaian penerimaan sejak Covid-19 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020 lalu penerimaan pajak hiburan ini sebesar Rp 15 miliar, tahun 2021 sebesar Rp10 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 24 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp 33 miliar.
“Pembatasan sudah tidak ada lagi. Angka kunjungan ke tempat hiburan juga tidak ada dibatasi lagi, sehingga diharapkan tempat hiburan kembali ramai, dan turut menjadi penyumbang penerimaan daerah,” jelasnya.
Sektor hiburan menjadi salah sektor pajak yang diharapkan bisa terus tumbuh. Sampai saat ini belum ada masukan dan sebagainya yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan. Apalagi pajak dan retribusi itu dikembalikan kepada masyarakat.
“Belum ada keluhan, kami tetap optimis sektor ini tumbuh baik di tahun 2024 ini. Karena Batam juga punya target 2 juta kunjungan wisman, yang diharapkan memberikan efek domino kepada berbagai sektor usaha di Batam,” terangnya. (*)
Reporter: Yulitavia
